Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) resmi memulai tahapan rekrutmen untuk anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Proses pendaftaran calon anggota KPPS dimulai pada 17 September dan akan berlangsung hingga 28 September 2024.
Dina Kurnia Sari Utami, Sekretaris KPU Tangsel, pada Sabtu (14/9) menjelaskan bahwa perekrutan ini merupakan langkah krusial untuk memastikan kelancaran Pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024. "KPU Kota Tangsel membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi Pilkada 2024 dengan mendaftar sebagai anggota KPPS," ujar Dina.
Dalam Pilkada 2024, Tangsel memerlukan sebanyak 14.420 anggota KPPS untuk bertugas di 2.060 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah kota. Setiap TPS akan dilayani oleh tujuh anggota KPPS yang bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran dan keabsahan pemungutan suara.
Baca juga : Bimtek Sirekap Paling Disoalkan Petugas KPPS
Calon anggota KPPS diharuskan memenuhi beberapa persyaratan, termasuk memiliki KTP sesuai dengan domisili di Kota Tangsel serta menyertakan surat keterangan sehat dari rumah sakit, Puskesmas, atau klinik. Selain itu, calon anggota KPPS juga diwajibkan untuk mencantumkan hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
"Ketentuan ini sejalan dengan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 yang telah diperbarui dengan Keputusan Nomor 1669 Tahun 2023 mengenai persyaratan teknis badan adhoc penyelenggara pemilu," jelas Dina.
KPU Kota Tangsel telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tangsel untuk memfasilitasi pemeriksaan kesehatan calon anggota KPPS di seluruh UPTD Puskesmas di wilayah Tangsel. Kerja sama ini bertujuan untuk memudahkan calon anggota KPPS dalam melengkapi persyaratan administrasi.
Baca juga : Soal Petugas KPPS Meninggal Dunia, KPU Ungkit Inisiasi Dua Panel yang Gagal Diterapkan
Heni Lestari, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, menambahkan bahwa proses pendaftaran dapat dilakukan dengan mengunjungi sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor kelurahan masing-masing. Selama menjalankan tugas dari 7 November hingga 8 Desember 2024, Ketua KPPS akan menerima honor sebesar Rp 900 ribu, sedangkan anggota KPPS akan mendapatkan honor sebesar Rp 850 ribu.
Seleksi calon anggota KPPS akan melalui tahap penelitian administrasi yang berlangsung dari 18 hingga 29 September 2024. Hasil penelitian administrasi akan diumumkan pada 30 September hingga 2 Oktober 2024, dan masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait calon anggota KPPS pada periode tersebut.
Penetapan dan pelantikan anggota KPPS terpilih dijadwalkan pada 7 November 2024, setelah melalui proses seleksi dan verifikasi. KPU juga akan memberikan pelatihan kepada anggota KPPS terpilih untuk memastikan mereka siap menjalankan tugas dengan profesionalisme dan integritas.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi KPU Kota Tangsel di https://kotatangerangselatan.kpu.go.id. (Z-8)
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.
KIP Pusat memutuskan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka setelah mengabulkan sengketa informasi yang dimohonkan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.
Analisis dampak ekonomi jika Pilkada dipilih DPRD. Lebih dari 3 juta petugas KPPS, industri percetakan, dan UMKM terancam kehilangan pendapatan masif.
Sebanyak enam petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia saat bertugas selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
KPU resmi membuka pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bekerja saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
HONOR KPPS Pilkada Serentak 2024 akan lebih rendah dibanding petugas KPPS yang bertugas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Februari lalu.
Untuk satu tempat pemungutan suara (TPS) nantinya akan diisi oleh 7 anggota KPPS dan perekrutan ini menjadi kewenangan panitia pemungutan suara (PPS).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved