Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan pendataan terkait jumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia saat hari pemungutan suara, Rabu (14/2). Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, sebetulnya KPU sudah menyiapkan mekanisme penghitungan surat suara dengan dua panel.
"Ya mekanisme pemungutan perhitungan suara masih sama (dengan Pemilu 2019)," ujar Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (15/2).
Menurut Idham, mekanisme penghitungan suara dua panel itu diajukan oleh KPU melalui rancangan Peraturan KPU Nomor 25/2023 dan sudah dikonsultasikan oleh pembentukan undang-undang, yakni pemerintah dan DPR.
Baca juga : KPU Harus Membeberkan Alasan Aplikasi Sirekap yang Banyak Masalah
Melalui skema dua panel, nantinya petugas KPPS yang jumlahnya tujuh akan dibagi ke dalam dua kelompok untuk menghitung jenis surat suara yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.
Panel A, misalnya, menghitung surat suara pemilu Presiden-Wakil Presiden dan DPD. Sementara Panel B menghitung surat suara pemilu anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
"Tapi dalam rapat konsultasi tersebut ternyata pembentukan undang-undang berpendapat tetap satu panel, yang pada akhirnya proses perhitungan suara suara itu dilakukan sampai dengan dini hari," ujar Idham.
Baca juga : Ditanya Soal Anggaran Sirekap, Ketua KPU: Enggak Perlu Kalau Soal Itu
Saat ditanya ada tidaknya santunan kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia, Idham menyebut hal itu bakal disiapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
Salah satu petugas KPPS yang meninggal adalah Yos Rusli, warga Koja, Jakarta Utara. Kejadian serupa juga menimpa dua petugas KPPS di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yakni William Tandi Paelongan dan Daliyah Salsaila. (Tri/Z-7)
Baca juga : Pingsan Usai Penghitungan Suara, Ketua KPPS di Jakarta Utara Meninggal Dunia
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Heri memberikan contoh pada kasus seperti Parigi Moutong, sebagai calon bupati dengan status mantan narapidana.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 28 petugas meninggal saat Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.
ANGGOTA KPU DKI Jakarta Doddy Wijaya menegaskan pihaknya tak menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 28, Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur
KASUS pencoblosan 19 surat suara di TPS 28, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, oleh ketua KPPS diusut lewat dugaan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu.
Lebih lanjut, Rahmat menambahkan bahwa sebanyak 30 orang pengawas mengalami sakit berat, 30 orang sakit ringan, 26 orang luka berat, dan 43 orang luka ringan.
Ketua KPPS diduga mengarahkan pemilih untuk mencoblos salah satu paslon. Kemudian, ditemukannya kotak suara yang tidak bersegel saat pleno di Kecamatan Bathin II Babeko.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved