Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MASYRAKAT sipil mendesak adanya audit Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menanggapi itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan baru akan merespons masalah itu jika sudah ada laporan.
"Ya itu kan asumsi. Nanti dulu saja ya. Saya kira hal itu masih jauh, nanti saja kalau sudah ada laporan itu," ujar Hadi seusai pelantikan dirinya sebagai Menkopolhukam di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2). Posisi Menkopolhukam sebelumnya dijabat oleh Mahfud MD. Mahfud mengundurkan diri dengan alasan menghindari konflik kepentingan saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024.
Hadi menekankan pentingnya semua pihak menjaga situasi tetap kondusif selama proses pemilu 2024 berlangsung. Saat ini pemilu masuk dalam tahap rekapitulasi dan perhitungan suara.
Baca juga : Bawaslu Klaim Sirekap Lebih Baik dari Aplikasi Bikinan Masyarakat Sipil, Ini Alasannya
"Saya minta kita harus benar-benar menjaga situasi kondusif ini. Ini harus dijaga benar-benar supaya kita semua juga nyaman," ucapnya.
Menkopolhukam menegaskan agar perbedaan pilihan politik tidak boleh memecah persatuan dan kesatuan.
"Sekali lagi pilihan boleh beda namun persatuan dan kesatuan bangsa tetap harus dijaga," imbuhnya.
Baca juga : Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Janji akan Prioritaskan Kasus BLBI
Masalah dalam Sirekap dilaporkan setelah ada ketikdaksinkronan antara data yang diunggah dalam Sirekap dengan data hasil C-1 hasil perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, pemilu 2024 dinilai diwarnai kecurangan.
Calon Wakil Presiden dari Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ganjar Pranowo mengusulkan pada partai-partai di luar pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agar mengajukan hak interpelasi dan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Menkopolhukam mengatakan pentingnya menjaga situasi yang aman di tengah proses pemilu.
"Ya itu nanti dulu lah. Itu kita lihat nanti. Suasana sekarang sedang kita jaga kondusif. Suasana aman ini yang harus benar-benar kita jaga," tukasnya. (Ind/Z-7)
Di tempat terpisah, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyatakan bakal membentuk tim khusus menangani kasus dugaan TPPO berkedok program magang ke Jerman itu.
Pemerintah dan Dewan Pers bahas pembentukan komite terkait implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No.32/2024.
Hasil patroli siber yang dilakukan oleh Polda Jabar pada 25 Juni kemarin menemukan 72 akun atau situs judi online.
Juru bicara TPN Ganjar - Mahfud, Cyril Raoul Hakim, mengungkapkan cawapres Mahfud MD sangat siap menjalani debat cawapres meskipun tidak ada persiapan khusus.
Fahri melihat, manuver yang dilakukan Petisi 100 bersifat politis. Manuver yang mendorong pemakzulan lebih berorientasi pada upaya mendelegitimasi Pemilu 2024.
Presiden Joko Widodo mengatakan hak Mahfud MD untuk mengundurkan diri dari jabatannya selaku Menkopolhukam.
PENGGELEMBUNGAN jumlah pemilih dalam situs Sirekap juga terjadi di wilayah Jawa Barat. Lagi-lagi, penggelembungan terjadi pada pasangan Prabowo-Gibran.
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
Idham Holik mengatakan Sirekap telah disetujui untuk digunakan kembali di Pilkada 2024.
KPUD harus mengkaji ulang keputusan ini, kemudian melakukan pengembangan teknologi yang lebih komprehensif.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) akan menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap), untuk mendukung perhitungan dan pelaporan hasil pemilu secara lebih efisien,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved