Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di ratusan tempat pemungutan suara (TPS). Ratusan TPS itu tersebar di seluruh provinsi.
Anggota sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan PSU dilakukan untuk mengawal kemurnian suara pemilih. Menurut Lolly, pihaknya mengeluarkan 780 rekomendasi terkait PSU.
Ia menjelaskan ada empat permasalahan terbanyak yang ditemukan pengawas saat hari pemungutan suara pada Rabu (14/2) sebagai alasan mengeluarkan rekomendasi PSU. Salah satunya, terdapat pengakomodasian pemilih yang tidak memiliki KTP-E atau Suket untuk memberikan suara di TPS, padahal tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan DPT tambahan (DPTb).
Baca juga : Puluhan TPS di Jawa Tengah Lakukan Pemungutan Suara Ulang
"Terdapat pemilih yang memiliki KTP-E yang memilih tidak sesuai dengan domisilinya dan tidak mengurus pindah memilih," sambung Lolly lewat keterangan tertulis, Rabu (21/2).
Ketiga, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai dengan haknya yang tertera dalam form pindah memilih. Adapun alasan terakhir karena pengawas di TPS menemukan pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali.
Lolly mengungkap, berdasarkan sebaran wilayah, 780 rekomendasi Bawaslu terkait PSU itu berada di 229 kabupaten/kota pada 38 provinsi. Menurutnya, KPU sudah menetapkan 542 jadwal PSU, sedangkan 238 lain belum ditetapkan. Adapun batas waktu pelaksanaan PSU ialah 24 Februari 2024 atau 10 hari setelah pemungutan suara.
Baca juga : Terjadi Kecurangan Pemilu, Bawaslu Bali akan Gelar Pemungutan Suara Ulang
Papua Pegunungan menjadi provinsi paling banyak yang diberikan rekomendasi PSU oleh Bawaslu, yakni 94 rekomendasi. Berikutnya Sulawesi Selatan (62), Nusa Tenggara Barat (53), Maluku (50), Nusa Tenggara Timur (50), Jawa Timur (37), Aceh (35), Sulawesi Tengah (32), Jawa Tengah (28), Sumatra Utara (24).
Berikutnya, Papua (24), Papua Barat (23), Sumatra Selatan (22), Sulawesi Tenggara (20), Kalimatan Timur (18), Maluku Utara (18), Sumatra Barat (17), Riau (17), Jawa Barat (16), Kalimantan Tengah (15), Yogyakarta (15), Gorontalo (11), Kepulauan Riau (10), Kalimantan Barat (10).
Lalu, Jambi (9), Kalimatan Utara (9), Papua Barat Daya (9) Sulawesi Barat (8), Papua Tengah (7), Lampung (6), Bengkulu (5), Banten (5), Bali (5), Papua Selatan (5), Sulawesi Utara (4), Bangka Belitung (2), Kalimantan Selatan (1), DKI Jakarta (1). (Z-2)
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Daerah yang menggelar PSU besok adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Palopo, dan Kabupaten Pesawaran.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan diskusi khusus dengan MK untuk membahasPSU berulang
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) ulang Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara
PSU Pilkada 2024 di sejumlah daerah berpotensi terjadi lagi. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima sejumlah permohonan sengketa hasil PSU Pilkada 2024 jilid I
Dari lima TPS yang direlokasi ke tempat lebih aman dari banjir tersebut memiliki jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 3.000 orang
Untuk memastikan partisipasi dalam pemilu, Anda perlu mengetahui nomor dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).
RATUSAN tempat pemungutan suara (TPS) di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) berada di wilayah rawan bencana banjir dan tanah longsor.
Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Jakarta bisa berjalan dengan baik, salah satunya menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS) bebas banjir.
Tidak ada tempat pemungutan suara (TPS) khusus untuk pemilih yang merupakan kelompok disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024.
KPU Kabupaten Bogor juga masih melakukan pemutakhiran data dan akan memplenokan daftar pemilih sementara (DPS) pada 11 Agustus 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved