Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Jakarta bisa berjalan dengan baik, salah satunya menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS) bebas banjir.
"Ada kan memang TPS-TPS yang rawan itu kita petakan di tiap kota ataupun kabupaten dan jumlahnya," ujar Teguh di Candi Bentar, Ancol, Jakarta Utara Rabu (13/11)
"Beberapa ada yang rawan secara sosial ada yang rawan secara untuk mitigasi banjir. Tapi kita kan sekarang sudah melakukan berbagai upaya agar banjir itu bisa kita atasi sebaik-baiknya," sambung Teguh menjelaskan.
Kendati demikian, Teguh belum merinci lokasi mana saja yang rawan. Ia mengatakan, berkaca dari pengalaman Pemilu 14 Februari lalu, hanya 3 TPS yang telah diantisipasi dan kemudian dipindahkan lokasinya.
"Pada 14 Februari, hanya 3 TPS yang tadi kita antisipasi untuk banjir yang kemudian kita pindahkan ke dekat RPTRA yang tidak banjir," jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya tengah berkoordinasi lebih intens ke Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mengetahui prakiraan cuaca pada Pilkada 27 November 2024.
"Dengan demikian kita bisa lebih dini mengantisipasinya sekarang sudah kita antisipasi," jelas Teguh.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Teguh menjelaskan Pemprov DKI Jakarta telah memetakan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan banjir dan konflik.
Seluruh jajaran penyelenggara pemilu dan Forkopimda DKI Jakarta mengadakan mitigasi risiko di setiap lokasi TPS yang rawan banjir dan konflik.
“Ini sudah kita petakan semua. Bahkan, di titik-titik TPS rawan banjir dan konflik, sudah ada petugas yang standby di sana. Mudah-mudahan dengan persiapan ini, semua TPS dalam kondisi yang terkendali,” paparnya beberapa waktu lalu.
Ia pun menuturkan, Pilkada di DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik dan lancar berkat sinergi seluruh pihak. Mulai dari Forkopimda, Bawaslu, KPU, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu), partai politik, hingga masyarakat.
“Dengan sinergi yang solid dan profesional bersama Forkopimda, KPU, Bawaslu, DKPP, partai politik dan masyarakat, Insya Allah, Pilkada Serentak di DKI Jakarta akan berjalan dengan aman, tertib dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan masyarakat,” pungkasnya. (H-3)
TPS di wilayah Jakarta Barat yang terendam banjir saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak akan digunakan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved