Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Jakarta bisa berjalan dengan baik, salah satunya menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS) bebas banjir.
"Ada kan memang TPS-TPS yang rawan itu kita petakan di tiap kota ataupun kabupaten dan jumlahnya," ujar Teguh di Candi Bentar, Ancol, Jakarta Utara Rabu (13/11)
"Beberapa ada yang rawan secara sosial ada yang rawan secara untuk mitigasi banjir. Tapi kita kan sekarang sudah melakukan berbagai upaya agar banjir itu bisa kita atasi sebaik-baiknya," sambung Teguh menjelaskan.
Kendati demikian, Teguh belum merinci lokasi mana saja yang rawan. Ia mengatakan, berkaca dari pengalaman Pemilu 14 Februari lalu, hanya 3 TPS yang telah diantisipasi dan kemudian dipindahkan lokasinya.
"Pada 14 Februari, hanya 3 TPS yang tadi kita antisipasi untuk banjir yang kemudian kita pindahkan ke dekat RPTRA yang tidak banjir," jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya tengah berkoordinasi lebih intens ke Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mengetahui prakiraan cuaca pada Pilkada 27 November 2024.
"Dengan demikian kita bisa lebih dini mengantisipasinya sekarang sudah kita antisipasi," jelas Teguh.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Teguh menjelaskan Pemprov DKI Jakarta telah memetakan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan banjir dan konflik.
Seluruh jajaran penyelenggara pemilu dan Forkopimda DKI Jakarta mengadakan mitigasi risiko di setiap lokasi TPS yang rawan banjir dan konflik.
“Ini sudah kita petakan semua. Bahkan, di titik-titik TPS rawan banjir dan konflik, sudah ada petugas yang standby di sana. Mudah-mudahan dengan persiapan ini, semua TPS dalam kondisi yang terkendali,” paparnya beberapa waktu lalu.
Ia pun menuturkan, Pilkada di DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik dan lancar berkat sinergi seluruh pihak. Mulai dari Forkopimda, Bawaslu, KPU, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu), partai politik, hingga masyarakat.
“Dengan sinergi yang solid dan profesional bersama Forkopimda, KPU, Bawaslu, DKPP, partai politik dan masyarakat, Insya Allah, Pilkada Serentak di DKI Jakarta akan berjalan dengan aman, tertib dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan masyarakat,” pungkasnya. (H-3)
TPS di wilayah Jakarta Barat yang terendam banjir saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak akan digunakan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved