Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sikap partainya dan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md masih fokus terhadap indikasi kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, pembahasan soal sikap koalisi atau oposisi di pemerintahan selanjutnya belum dibahas.
"Kami fokus di situ, sikap politik terkait dengan posisi PDI Perjuangan saat ini. Bersama PPP, Perindo, Hanura, adalah mengawal seluruh proses demokrasi yang harus diselamatkan karena terjadi kecurangan masif dan ini disuarakan oleh banyak pihak," kata Hasto di Jakarta, Senin (19/2).
Hasto justru menyinggung pernyataan Jokowi yang ingin menjadi jembatan bagi semua pihak, seusai bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, Minggu (18/2). Hasto menegaskan, kepala negara seharusnya tidak perlu melakukan konsolidasi pascapemilu apabila demokrasi berjalan di jalur yang tepat. Hasto menyebut sikap Jokowi itu menandakan demokrasi Indonesia tidak baik-baik saja.
Baca juga : 02 Unggul Quick Count, Dirty Vote Benar
"Kalau semua proses itu berjalan baik ya tidak perlu dilakukan suatu proses konsolidasi pasca pemilu karena semuanya berjalan natural sesuai dengan kehendak rakyat," kata Hasto.
"Tetapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan itu menunjukkan ada question mark yang kemudian harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar," sambungnya. (Mal/Z-7)
Baca juga : Koalisi Ganjar-Mahfud Bahas Laporan Indikasi Kecurangan Pemilu Berbagai Daerah
KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Ada keinginan dari para kader PDIP agar Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai sekjen.
Struktur PDIP periode 2025-2030 tidak banyak berubah dibandingkan dengan struktur kepengurusan periode lalu.
Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Saat ini, posisi Sekjen PDIP secara resmi masih dijabat oleh Megawati, sebagaimana diputuskan dalam Kongres V tahun 2025.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved