Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENGAMAT komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan bahwa perjuangan untuk menjaga muruah demokrasi harus terus dilanjutkan. Baik aktivis, akademisi maupun politisi harus menjaga demokrasi yang sehat.
Menurutnya, bila hasil pilpres telah diputuskan KPU, politisi atau parpol yang kalah harusnya berada di barisan oposisi. Hal itu untuk mengimbangi kekuatan eksekutif sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pihak yang berkuasa.
"Perjuangan demokrasi itu harus dilanjutkan. Makanya setelah ini yang kalah pilpres bila sudah diputuskan KPU seharusnya menjadi oposisi mengawal yang berkuasa sehingga demokrasi kita sehat. Jangan macam kemarin oposisinya cuma dikit jadi lemah," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (15/2).
Baca juga : KPU Klaim Jaga Independensi dan Netralitas
Hendri menegaskan bahwa pihak oposisi harus kuat. Oposisi bersama aktivis, dan akademisi bisa menjadi kekuatan penyeimbang eksekutif.
Dia juga menyoroti berbagai isu kecurangan yang terjadi selama pemilu. Menurutnya hal itu tidak terlepas dari lemahnya oposisi di legislatif. Bahkan, aktivis dan akademisi harus berjuang mengawal pemerintahan yang sebenarnya merupakan tugas dari legislatif.
"Harusnya oposisi juga kuat sehingga demokrasi bisa terjaga lancar. Jadi itulah mudah-mudahan para pejuang demokrasi yang aktivis tetap menjunjung marwah demokrasi, sementara yang dari partai juga mengedepankan demokrasi yang sehat caranya yang kalah oposisi," kata dia. (Van/Z-7)
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Pentingnya tempat pengolahan sampah, seperti TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) yang seharusnya didukung oleh fasilitas untuk menyalurkan hasil kompos.
Tanpa penataan sistem pelatihan kerja yang inklusif lintas usia, ketimpangan kompetensi dapat menimbulkan ketegangan antargenerasi di tempat kerja.
SEKITAR 100 akademisi berkumpul dalam satu inisiatif untuk menembus dominasi publikasi ilmiah internasional di Tangerang pada 21-22 Juni 2025.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
PERTUMBUHAN industri nikel di Indonesia menunjukkan tren yang semakin pesat.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved