Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan bahwa perjuangan untuk menjaga muruah demokrasi harus terus dilanjutkan. Baik aktivis, akademisi maupun politisi harus menjaga demokrasi yang sehat.
Menurutnya, bila hasil pilpres telah diputuskan KPU, politisi atau parpol yang kalah harusnya berada di barisan oposisi. Hal itu untuk mengimbangi kekuatan eksekutif sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pihak yang berkuasa.
"Perjuangan demokrasi itu harus dilanjutkan. Makanya setelah ini yang kalah pilpres bila sudah diputuskan KPU seharusnya menjadi oposisi mengawal yang berkuasa sehingga demokrasi kita sehat. Jangan macam kemarin oposisinya cuma dikit jadi lemah," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (15/2).
Baca juga : KPU Klaim Jaga Independensi dan Netralitas
Hendri menegaskan bahwa pihak oposisi harus kuat. Oposisi bersama aktivis, dan akademisi bisa menjadi kekuatan penyeimbang eksekutif.
Dia juga menyoroti berbagai isu kecurangan yang terjadi selama pemilu. Menurutnya hal itu tidak terlepas dari lemahnya oposisi di legislatif. Bahkan, aktivis dan akademisi harus berjuang mengawal pemerintahan yang sebenarnya merupakan tugas dari legislatif.
"Harusnya oposisi juga kuat sehingga demokrasi bisa terjaga lancar. Jadi itulah mudah-mudahan para pejuang demokrasi yang aktivis tetap menjunjung marwah demokrasi, sementara yang dari partai juga mengedepankan demokrasi yang sehat caranya yang kalah oposisi," kata dia. (Van/Z-7)
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Ia menyoroti praktik korporasi yang kerap menghindari jerat hukum dengan melimpahkan tanggung jawab pidana kepada direksi semata.
IRCOMM Group menghadirkan program khusus bagi peneliti dan akademisi. Sebanyak 12 penulis terpilih yang berhasil submit dan lolos tahap editorial review akan mendapatkan sejumlah manfaat.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 8,5%.`
Komdigi mencatat telah memblokir lebih dari 2,4 juta situs dan konten terkait judi online sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 2 November 2025.
Dengan kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga legislatif, diharapkan peraturan perundang-undangan nasional dapat disusun lebih komprehensif dan humanis.
Pigai menilai, sinergi antara pemerintah dan kampus menjadi langkah strategis dalam memperluas pemahaman HAM secara akademik dan praktis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved