Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan bahwa perjuangan untuk menjaga muruah demokrasi harus terus dilanjutkan. Baik aktivis, akademisi maupun politisi harus menjaga demokrasi yang sehat.
Menurutnya, bila hasil pilpres telah diputuskan KPU, politisi atau parpol yang kalah harusnya berada di barisan oposisi. Hal itu untuk mengimbangi kekuatan eksekutif sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pihak yang berkuasa.
"Perjuangan demokrasi itu harus dilanjutkan. Makanya setelah ini yang kalah pilpres bila sudah diputuskan KPU seharusnya menjadi oposisi mengawal yang berkuasa sehingga demokrasi kita sehat. Jangan macam kemarin oposisinya cuma dikit jadi lemah," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (15/2).
Baca juga : KPU Klaim Jaga Independensi dan Netralitas
Hendri menegaskan bahwa pihak oposisi harus kuat. Oposisi bersama aktivis, dan akademisi bisa menjadi kekuatan penyeimbang eksekutif.
Dia juga menyoroti berbagai isu kecurangan yang terjadi selama pemilu. Menurutnya hal itu tidak terlepas dari lemahnya oposisi di legislatif. Bahkan, aktivis dan akademisi harus berjuang mengawal pemerintahan yang sebenarnya merupakan tugas dari legislatif.
"Harusnya oposisi juga kuat sehingga demokrasi bisa terjaga lancar. Jadi itulah mudah-mudahan para pejuang demokrasi yang aktivis tetap menjunjung marwah demokrasi, sementara yang dari partai juga mengedepankan demokrasi yang sehat caranya yang kalah oposisi," kata dia. (Van/Z-7)
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Pilkada langsung selama ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat partisipasi publik dan memastikan keterlibatan rakyat dalam menentukan kepemimpinan di daerah.
IRCOMM Group menghadirkan program khusus bagi peneliti dan akademisi. Sebanyak 12 penulis terpilih yang berhasil submit dan lolos tahap editorial review akan mendapatkan sejumlah manfaat.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 8,5%.`
Komdigi mencatat telah memblokir lebih dari 2,4 juta situs dan konten terkait judi online sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 2 November 2025.
Dengan kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga legislatif, diharapkan peraturan perundang-undangan nasional dapat disusun lebih komprehensif dan humanis.
Pigai menilai, sinergi antara pemerintah dan kampus menjadi langkah strategis dalam memperluas pemahaman HAM secara akademik dan praktis.
DUTA Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Muhsin Syihab, melakukan pertemuan dengan sejumlah akademisi yang menetap di Montreal pada 3 September 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved