Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan bahwa perjuangan untuk menjaga muruah demokrasi harus terus dilanjutkan. Baik aktivis, akademisi maupun politisi harus menjaga demokrasi yang sehat.
Menurutnya, bila hasil pilpres telah diputuskan KPU, politisi atau parpol yang kalah harusnya berada di barisan oposisi. Hal itu untuk mengimbangi kekuatan eksekutif sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pihak yang berkuasa.
"Perjuangan demokrasi itu harus dilanjutkan. Makanya setelah ini yang kalah pilpres bila sudah diputuskan KPU seharusnya menjadi oposisi mengawal yang berkuasa sehingga demokrasi kita sehat. Jangan macam kemarin oposisinya cuma dikit jadi lemah," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (15/2).
Baca juga : KPU Klaim Jaga Independensi dan Netralitas
Hendri menegaskan bahwa pihak oposisi harus kuat. Oposisi bersama aktivis, dan akademisi bisa menjadi kekuatan penyeimbang eksekutif.
Dia juga menyoroti berbagai isu kecurangan yang terjadi selama pemilu. Menurutnya hal itu tidak terlepas dari lemahnya oposisi di legislatif. Bahkan, aktivis dan akademisi harus berjuang mengawal pemerintahan yang sebenarnya merupakan tugas dari legislatif.
"Harusnya oposisi juga kuat sehingga demokrasi bisa terjaga lancar. Jadi itulah mudah-mudahan para pejuang demokrasi yang aktivis tetap menjunjung marwah demokrasi, sementara yang dari partai juga mengedepankan demokrasi yang sehat caranya yang kalah oposisi," kata dia. (Van/Z-7)
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Ia menyoroti praktik korporasi yang kerap menghindari jerat hukum dengan melimpahkan tanggung jawab pidana kepada direksi semata.
IRCOMM Group menghadirkan program khusus bagi peneliti dan akademisi. Sebanyak 12 penulis terpilih yang berhasil submit dan lolos tahap editorial review akan mendapatkan sejumlah manfaat.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 8,5%.`
Komdigi mencatat telah memblokir lebih dari 2,4 juta situs dan konten terkait judi online sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 2 November 2025.
Dengan kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga legislatif, diharapkan peraturan perundang-undangan nasional dapat disusun lebih komprehensif dan humanis.
Pigai menilai, sinergi antara pemerintah dan kampus menjadi langkah strategis dalam memperluas pemahaman HAM secara akademik dan praktis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved