Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak masyarakat di seluruh Tanah Air melupakan perbedaan pilihan usai Pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, perbedaan tidak perlu lagi dipertentangkan dan masyarakat bisa kembali bersatu dalam menjalani kehidupan.
"Perbedaan menjadi hal yang tidak perlu lagi dipertentangkan. Perbedaan, menjadi hal yang biasa saja," ujar Yaqut melalui keterangan tertulis, Kamis (15/2).
Ia mengapresiasi jalannya pesta demokrasi yang berlangsung dengan baik.
Baca juga : Jokowi: Semoga Pemilu Berlangsung Jujur dan Adil
"Alhamdulillah saya melihat warga melaksanakan pemilihan ini dengan guyub," tuturnya.
Yaqut berharap, proses demokrasi yang telah berjalan dapat menghasilkan wakil rakyat dan presiden serta wakil presiden yang cinta kepada rakyat.
"Mudah-mudahan apa yang kita kontribusikan dalam proses demokrasi ini benar-benar melahirkan para wakil rakyat yang mengerti dan paham tentang rakyatnya, menghasilkan presiden yang mencintai rakyatnya sehingga Indonesia ke depan akan jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Itu harapan saya," tandasnya. (Z-11
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pakar hukum Oce Madril sebut penetapan tersangka eks Menag Yaqut Cholil Qoumas oleh KPK cacat hukum secara formil dan materiil
Menag memiliki kewenangan untuk menetapkan pembagian kuota haji khusus dan rerguler.
KPK optimistis hadapi praperadilan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas. BPK tegaskan adanya kerugian negara dalam korupsi kuota haji di Kemenag. Cek faktanya!
Pihak Gus Yaqut mempertanyakan keabsahan perhitungan kerugian negara sebesar Rp622 miliar yang disampaikan KPK dalam sidang praperadilan kasus dugaan korupsi kuota haji.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dalil kubu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut berupaya menghindari proses penegakan hukum kasus dugaan korupsi kuota haji.
Kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas sebut penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji tidak sah karena audit kerugian negara dari BPK belum ada
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved