Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak masyarakat di seluruh Tanah Air melupakan perbedaan pilihan usai Pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, perbedaan tidak perlu lagi dipertentangkan dan masyarakat bisa kembali bersatu dalam menjalani kehidupan.
"Perbedaan menjadi hal yang tidak perlu lagi dipertentangkan. Perbedaan, menjadi hal yang biasa saja," ujar Yaqut melalui keterangan tertulis, Kamis (15/2).
Ia mengapresiasi jalannya pesta demokrasi yang berlangsung dengan baik.
Baca juga : Jokowi: Semoga Pemilu Berlangsung Jujur dan Adil
"Alhamdulillah saya melihat warga melaksanakan pemilihan ini dengan guyub," tuturnya.
Yaqut berharap, proses demokrasi yang telah berjalan dapat menghasilkan wakil rakyat dan presiden serta wakil presiden yang cinta kepada rakyat.
"Mudah-mudahan apa yang kita kontribusikan dalam proses demokrasi ini benar-benar melahirkan para wakil rakyat yang mengerti dan paham tentang rakyatnya, menghasilkan presiden yang mencintai rakyatnya sehingga Indonesia ke depan akan jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Itu harapan saya," tandasnya. (Z-11
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
KPK diminta segera menjerat pihak swasta yang diduga terlibat kuat dalam pusaran kasus tersebut.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan tambahan kuota haji 2024.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus menggali kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama saat itu berperan dalam kebijakan pembagian kuota tambahan haji tahun 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved