Hindari Kemarahan Publik, Kecurangan Pemilu Harus Disetop

DUGAAN kecurangan yang meliputi penyelenggaraan Pemilu 2024 seperti yang digambarkan dalam film dokumenter Dirty Vote harus dihentikan saat hari pemungutan suara. 

Hal itu diperlukan untuk menghindari chaos atau kekacauan di tengah masyarakat yang mempertanyakan legitimasi pemilu.

Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB), inisasi yang digagas tokoh bangsa seperti Sinta Nuriyah dan Romo Frans Magnis-Suseno mengatakan hal itu kepada Media Indonesia saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/2).

Baca juga : Dirty Vote Menyemai Perlawanan dalam Diam

"Kita tidak ingin ada kerusuhan, tidak ingin adanya chaos, dan sebagainya. Oleh karenanya, pertaruhannya adalah jangan usik kemarahan rakyat," kata Lukman.

Lukman sendiri meyakini dugaan kecurangan yang dikupas dalam film Dirty Vote. Sebab, film tersebut dibuat dengan riset dan data yang kuat. Ia meminta berbagai pihak, baik yang disebut maupun tidak dalam film itu, menghentikan kecurangan-kecurangan seputar pemilu dan memperbaiki diri masing-masing.

"Kembali kepada aturan dan ketentuan yang ada. Kita harus buktikan agar pelanggaran-pelanggaran itu tidak terulang," ujarnya.

Baca juga : Aktivis di Solo Sebut Film Dirty Vote Tunjukan Perusakan Demokrasi

Bagi Lukman, biarkan hari pemungutan saura pada Rabu (14/2) menjadi pesta rakyat. Sementara peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan aparatur negara seperti TNI/Polri harus dapat menunjukkan bahwa Pemilu 2024 merupakan pertaruhan bagi mereka untuk memulihkan kepercayaan publik.

"Sekali kepercayaan publik hilang, betapa sulitnya kita akan membangun kepercayan itu karena amat sangat mahal cost yang harus disediakan untuk memulihkan ketidakpercayaan itu," pungkasnya. (Z-5)

Baca juga : Di Balik Dirty Vote, Sang Sutradara Dandhy Dwi Laksono