Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PARTISIPASI dalam pemilihan umum (pemilu) merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara serta kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan arah dan kebijakan negara.
"Satu suara warga sangat penting bagi penentuan arah dan kebijakan negara. Masyarakat berhak menentukan pemimpin yang akan memimpin negara dan mengambil keputusan penting bagi mereka, melalui pemilu," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/2).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204,8 juta pemilih. Penetapan DPT dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2024, di Gedung KPU, Minggu (2/7/2023).
Baca juga : Indonesia Menginginkan Pemimpin yang Beradab dan Berakhlak Mulia
Menurut Lestari, partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, legitimasi pemilu semakin baik.
Selain itu, jelas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pembangunan pada pemerintahan yang baru. Karena itu, Rerie berharap jangan sampai masyarakat tidak menggunakan hak untuk memilih para wakilnya di parlemen dan pemimpin nasional.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih untuk menggunakan haknya pada 14 Februari 2024, agar Indonesia memiliki pemimpin yang benar-benar mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang lebih merata. (Z-2)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Nilai-nilai sportivitas dalam olahraga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar ditanamkan baik bagi para atlet maupun penggemarnya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memprediksi akan ada 123,8 juta orang yang melakukan pergerakan di masa mudik pada Lebaran 2023 ini.
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan momen lebaran dan mudik harus menjadi salah satu momentum untuk mneingkatkan rasa persatuan dan persaidaraan antar anak bangsa.
PEMIMPIN yang mampu mengayomi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terjadi sebagai dampak perubahan di berbagai sektor kehidupan.
"Saya kira Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki sejumlah rencana perbaikan strategi berdasarkan pengalaman melakukan beberapa kali transisi PSBB," ujar Rerie
MASALAH pencemaran udara merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pelibatan publik diperlukan agar kebijakan strategis yang dicanangkan dapat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved