Masyarakat Harus Ikut Awasi Praktik Kecurangan Pemilu

DIREKTUR Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah meminta rakyat tidak hanya berperan sebagai pemilih dalam setiap Pemilu, tapi juga ikut mengawasi praktik kecurangan yang bisa terjadi saat pemungutan suara pada 14 Februari nanti.

Menurutnya, demokrasi hanya bisa tumbuh sehat, ketika kekuasaan diawasi, rakyat berdaulat, dan punya ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Selama ini, kata dia, rakyat banyak yang hanya menjadi voter di siklus lima tahunan pemilu, yang tugasnya hanya selesai di bilik suara. 

Baca juga : Aktivis di Solo Sebut Film Dirty Vote Tunjukan Perusakan Demokrasi

"Jangan hanya dimanfaatkan saat datang ke bilik suara. Rakyat harus ikut mengawasi praktik yang terjadi di lapangan," kata Hurriyah di acara peluncuran buku Panduan Pemilu dan Pilkada 2024, di Jakarta, Senin (12/2).

Hurriyah juga menyinggung kekeliruan cara pandang Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pendidikan politik masyarakat soal pemilu. Imbasnya, masyarakat hanya dimanfaatkan para kandidat peserta pemilu dengan janji-janji politik.

Menurut dia, selama ini kampanye yang digaungkan KPU hanya soal ajakan masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Mereka tidak menyediakan ruang bagi pemilih untuk mengenal lebih detil siapa calon pemimpin atau wakil rakyat yang menjadi peserta pemilu

Baca juga : 14.291 Warga Binaan Lapas dan Rutan di Jakarta Ikut Pemungutan Suara pada Pemilu 2024

"Website utama KPU jarang digunakan pemilih untuk menjadi rujukan pemilih. Di satu sisi, yang digaungkan KPU hanya jumlah partisipasi politik, ayo ke TPS (tempat pemungutan suara). No, itu salah, kesadaran politik harus lebih terbangun," kata dia.

Dia menjelaskan, indikator keberhasilan KPU sebagai penyelenggara ialah diukur dari kesuksesan pemilu bisa berjalan jujur dan adil. Demikian juga dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Hurriyah menekankan agar lembaga pengawas itu tidak lembek ketika menemukan kecurangan khususnya saat pencoblosan pada 14 Februari nanti.

"Bawaslu soal pengawasan jangan lembek. Kita sudah melihat bagaimana demokrasi kita di pemilu ini dinodai oleh sikap pejabat negara," ujarnya. (Z-5)