Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI membantah informasi yang beredar soal ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Listyo disebut memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon ke para Kapolda.
"Informasi tersebut tidak benar atau hoaks dan, sejak minggu lalu, di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda hoaks," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam keterangan tertulis, Senin (12/2).
Sandi mengimbau masyarakat tidak sembarangan memercayai informasi yang beredar di media sosial. Seluruh informasi yang diterima perlu dicek lebih dulu.
Baca juga : Kapolri Pimpin Apel Pasukan Pengamanan Pemilu 2024
"Jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoaks," ujar jenderal bintang dua itu.
Sandi menegaskan Polri netral dalam menjaga Pemilu 2024. Supaya pesta demokrasi berjalan aman, damai dan bermartabat.
"Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan Pemilu 2024 agar sejuk dan bermartabat," jelas dia.
Baca juga : Polri Garda Depan Tangkal Industri Berita Bohong
Sebelumnya, beredar video di media sosial yang menyebut Listyo tidak netral. Listyo disebut memerintahkan dan mengerahkan binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu.
Bahkan, Listyo disebut meminta para da'i kamtibmas dikontrol dengan menyediakan masing-masing satu perangkat ponsel baru dengan nomor simcard luar negeri.
Listro juga disebut meminta bantuan dana dari para pengusaha Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing. (Z-1)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved