Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI membantah informasi yang beredar soal ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Listyo disebut memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon ke para Kapolda.
"Informasi tersebut tidak benar atau hoaks dan, sejak minggu lalu, di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda hoaks," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam keterangan tertulis, Senin (12/2).
Sandi mengimbau masyarakat tidak sembarangan memercayai informasi yang beredar di media sosial. Seluruh informasi yang diterima perlu dicek lebih dulu.
Baca juga : Kapolri Pimpin Apel Pasukan Pengamanan Pemilu 2024
"Jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoaks," ujar jenderal bintang dua itu.
Sandi menegaskan Polri netral dalam menjaga Pemilu 2024. Supaya pesta demokrasi berjalan aman, damai dan bermartabat.
"Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan Pemilu 2024 agar sejuk dan bermartabat," jelas dia.
Baca juga : Polri Garda Depan Tangkal Industri Berita Bohong
Sebelumnya, beredar video di media sosial yang menyebut Listyo tidak netral. Listyo disebut memerintahkan dan mengerahkan binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu.
Bahkan, Listyo disebut meminta para da'i kamtibmas dikontrol dengan menyediakan masing-masing satu perangkat ponsel baru dengan nomor simcard luar negeri.
Listro juga disebut meminta bantuan dana dari para pengusaha Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing. (Z-1)
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/2/KEP/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved