Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Presidium Forum Guru Besar Indonesia, Singgih Tri Sulistiyono, dengan tegas mengajak semua elemen masyarakat untuk memprioritaskan kepentingan nasional dan menjaga keamanan serta kesejahteraan bangsa di atas segala kepentingan pribadi dan golongan. Hal tersebut diungkapkan untuk menyambut pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024, pada Minggu (11/2) .
Dalam pernyataannya menjelang masa tenang Pemilu, Singgih Tri Sulistiyono menekankan pentingnya menjunjung tinggi kesabaran sosial guna menciptakan suasana yang kondusif.
"Kita harus mengedepankan sikap bijaksana dan sabar dalam berinteraksi dengan sesama, demi menciptakan suasana yang menyejukkan di tengah masyarakat," ujarnya.
Baca juga : Pemilih Harus Cerdas dan Kritis Sebelum Nyoblos di 14 Februari
Lebih lanjut, Singgih Tri Sulistiyono mengingatkan agar semua pihak menghindari penyebaran berita palsu (hoax) dan fitnah yang berpotensi memicu konflik.
"Kita perlu bersama-sama membangun kesadaran akan bahaya penyebaran informasi yang tidak benar dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa," tandasnya.
Tak hanya itu, Singgih Tri Sulistiyono juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu demi mensukseskan pemilu yang damai.
Baca juga : KPU Didorong Telusuri Surat Suara yang Tercoblos ke Prabowo-Gibran di Makkah, Arab Saudi
"Pemilu adalah pesta demokrasi kita. Mari kita bersama-sama menjadikannya sebagai momentum memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," imbuhnya.
Sebagai penutup, Singgih Tri Sulistiyono menyampaikan harapannya kepada Tuhan Yang Maha Esa agar memberikan aman, keselamatan, kelancaran, keberhasilan, dan berkah bagi seluruh bangsa Indonesia.
"Kita adalah satu keluarga besar bangsa. Mari tetap bersatu dan bergotong-royong menuju kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan bersama," pungkasnya.
Baca juga : Kampanye Akbar Anies Baswedan di JIS Bebas dari Massa Bayaran
Ia menyampaikan, dengan komitmen yang kuat untuk menjaga kedamaian dan kemajuan bangsa, Forum Guru Besar Indonesia bersama seluruh elemen masyarakat siap bersinergi demi Indonesia yang lebih baik.
“Semoga langkah-langkah positif ini dapat menginspirasi semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan masa depan yang cerah dan sejahtera bagi tanah air tercinta,” tutupnya. (Z-8)
Baca juga : Migrant Care Ungkap Surat Suara Pemilu di Malaysia Dijual 25-50 Ringgit
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved