Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan calon pemilih pemilu harus memiliki tiga modal penting dalam memilih calon pemimpin dan wakil rakyatnya.
Pertama pemilih harus cerdas, memiliki pengetahuan memadai tentang politik. Pemilih juga perlu menjadi oportunis atau menimbang kesesuaian antara preferensi kepentingan dan tawaran kebijakan kandidat.
"Banyak orang melihat pemilu itu tidak lebih dari pencoblosan. Penting untuk kita mengetahui rekam jejak pemimpin. Salah satunya yaitu kepopuleran tapi kepopuleran tidak menjamin rekam jejak yang baik," jelasnya, Jumat (9/2).
Baca juga : KPU tak Tutup Diri Koreksi Data Ganda
Oportunis yang dimaksud yaitu semua pemilih pasti mempunyai preferensi kepentingan yang bisa dibandingkan antara tawaran kebijakan kandidat dengan kepentingan pemilih. Selain itu pemilih juga harus kritis. Hal ini jangan hanya diukur dari diri sendiri karena pilihan kita dalam pemilu juga berefek pada orang lain.
"Kalau hari ini mendapati ada banyak orang yang mengatakan tegak lurus pada Jokowi sehingga apa yang menjadi pilihan Jokowi akan menjadi pilihan saya. Bagi saya itu jelas keliru. Menjadi pemilih itu harus kritis Jadi kalau kritis sikap dasarnya ada dua kalau calon pemimpin yang dia idolakan benar maka dia memberikan apresiasi tapi kalau keliru ya dikritisi," tukasnya. (Z-8)
Baca juga : Distribusi Logistik ke Wilayah Terpencil, Petugas Harus Jalan Kaki Tiga Hari
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved