Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ANALIS politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan calon pemilih pemilu harus memiliki tiga modal penting dalam memilih calon pemimpin dan wakil rakyatnya.
Pertama pemilih harus cerdas, memiliki pengetahuan memadai tentang politik. Pemilih juga perlu menjadi oportunis atau menimbang kesesuaian antara preferensi kepentingan dan tawaran kebijakan kandidat.
"Banyak orang melihat pemilu itu tidak lebih dari pencoblosan. Penting untuk kita mengetahui rekam jejak pemimpin. Salah satunya yaitu kepopuleran tapi kepopuleran tidak menjamin rekam jejak yang baik," jelasnya, Jumat (9/2).
Baca juga : KPU tak Tutup Diri Koreksi Data Ganda
Oportunis yang dimaksud yaitu semua pemilih pasti mempunyai preferensi kepentingan yang bisa dibandingkan antara tawaran kebijakan kandidat dengan kepentingan pemilih. Selain itu pemilih juga harus kritis. Hal ini jangan hanya diukur dari diri sendiri karena pilihan kita dalam pemilu juga berefek pada orang lain.
"Kalau hari ini mendapati ada banyak orang yang mengatakan tegak lurus pada Jokowi sehingga apa yang menjadi pilihan Jokowi akan menjadi pilihan saya. Bagi saya itu jelas keliru. Menjadi pemilih itu harus kritis Jadi kalau kritis sikap dasarnya ada dua kalau calon pemimpin yang dia idolakan benar maka dia memberikan apresiasi tapi kalau keliru ya dikritisi," tukasnya. (Z-8)
Baca juga : Distribusi Logistik ke Wilayah Terpencil, Petugas Harus Jalan Kaki Tiga Hari
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved