Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai sosok calon presiden (capres) Anies Baswedan mampu memadukan profesionalisme, moral, dan etika menjadi satu kesatuan.
"Kedepan kita membutuhkan pemimpipn bangsa yang bisa memadukan profesional dengan moral dan etika," ujar Surya Paloh dalam Kampanye Akbar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu (10/2).
Anies, dinilai Surya mampu membawa gerakan perubahan dan mempercepat restorasi. Pasalnya Indonesia saat ini masih jauh teringgal dibandingkan negara lain.
Baca juga : Timnas AMIN yakin Tidak ada Massa Bayaran
Padahal Indonesia memiliki posisi geografi, demografi, dan sumber daya alam yang memungkinkan untuk lebih maju lagi .
"Kita masih memerlukan lagi pemimpin yang lebih baik lagi. Pemimpin yang lebih hebat lagi, karena itu kita letakan pilihan ke Anies,"
Surya juga mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari mendatang.
Baca juga : JIS Membludak, Timnas AMIN Terharu dan Optimis Menang 1 Putaran
"Pada dasarnya Pemilu 5 tahun sekali momentum kepada warga negara untuk mengevaluasi, sekaligus mengkritisi roda pemerintahan 5 tahun lalu. Momemntum kita melakukan perubahan," tegas Surya Paloh. (Z-3)
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved