Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KECURANGAN pemilu telah mencederai keberlangsungan demokrasi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Kampanye Nasional (jurkamnas) Ganjar - Mahfud Oktafiandi saat menggelar Training of Trainer (ToT) di Kecamatan Maleber dan Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan.
Pembekalan kepada ratusan relawan Baraya Kang Okta (BKO) di dua kecamatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan soliditas dalam target memenangkan Ganjar-Mahfud dan menjemput hattrick PDIP di Pemilu 2024 mendatang.
"Jangan intervensi hati nurani rakyat, jangan sekali-kali ganggu kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihannya,” ujar Oktafiandi, Kamis (8/2).
Baca juga : Kecurangan Pemilu 2024 Berpotensi Kembalikan Indonesia ke Zaman Orde Baru
Melihat gelombang dukungan yang semakin masif, Oktafiandi optimis Ganjar-Mahfud bisa memenangkan Pilpres di tengah kencangnya dugaan intervensi oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kekuasaan. Menurutnya, untuk urusan rakyat, urusan pemilu hati nurani harus dikedepankan.
“Siapa yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi kehendak rakyat, maka sejarah membuktikan, mereka akan tergulung dalam ombak perlawanan rakyat," katanya.
Kondisi ini ikut diperparah dengan ketidaktegasan beberapa orang jenderal purnawirawan TNI atas pikiran, perkataan, dan perbuatan soal pelanggar HAM di masa lalu.
Baca juga : Simpul Relawan Anies Baswedan Deklarasi Kawal TPS
"Sudah dua kali pemilu mereka keras menolak pelanggar HAM untuk jadi capres. Bahkan mereka berorasi di media dengan bangga telah memecatnya saat itu. Sekarang demi kekuasaan, justru mereka berada di kubu sebelah," terangnya.
Oktafiandi menjelaskan, fenomena buka suaranya sejumlah tokoh bangsa, seperti Sinta Wahid dan Jusuf Kalla yang mengkritisi pemaksaan skenario satu putaran harus menjadi catatan penting bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia.
Tidak hanya itu, Oktafiandi menjelaskan, gelombang protes juga datang dari sejumlah sivitas akademika dari sejumlah perguruan tinggi dan gelombang aksi mahasiswa yang mulai meluas di beberapa daerah.
Baca juga : Bus Kampanye Dibatalkan Sepihak, Timnas Amin: Tindakan yang Khianati Demokrasi
"Pemilu bukan saja soal menang kalah, tapi ada tanggungjawab moral merawat kultur demokrasi yang sudah diperjuangkan dan dibangun dengan susah payah," jelasnya.
Hadir juga dalam ToT di dua kecamatan tersebut, yakni H Atip Muchlis, dan Eno Sulaena yang juga merupakan caleg DPRD Kabupaten Kuningan dari PDIP.
Dalam upaya mencapai target kemenangan, Oktafiandi telah berkeliling di hampir semua kecamatan hingga tingkatan desa di Kabupaten Kuningan dan Ciamis bersama caleg DPRD Provinsi Jabar dari PDIP, Ika Siti Rahmatika.
Baca juga : Relawan IndonesiAnies Soroti Kualitas Demokrasi Indonesia
Selain melakukan sosialisasi, Oktafiandi juga membentuk relawan BKO untuk mengawal suara Ganjar-Mahfud dan PDIP. (Z-8)
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved