Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KECURANGAN pemilu telah mencederai keberlangsungan demokrasi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Kampanye Nasional (jurkamnas) Ganjar - Mahfud Oktafiandi saat menggelar Training of Trainer (ToT) di Kecamatan Maleber dan Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan.
Pembekalan kepada ratusan relawan Baraya Kang Okta (BKO) di dua kecamatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan soliditas dalam target memenangkan Ganjar-Mahfud dan menjemput hattrick PDIP di Pemilu 2024 mendatang.
"Jangan intervensi hati nurani rakyat, jangan sekali-kali ganggu kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihannya,” ujar Oktafiandi, Kamis (8/2).
Baca juga : Kecurangan Pemilu 2024 Berpotensi Kembalikan Indonesia ke Zaman Orde Baru
Melihat gelombang dukungan yang semakin masif, Oktafiandi optimis Ganjar-Mahfud bisa memenangkan Pilpres di tengah kencangnya dugaan intervensi oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kekuasaan. Menurutnya, untuk urusan rakyat, urusan pemilu hati nurani harus dikedepankan.
“Siapa yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi kehendak rakyat, maka sejarah membuktikan, mereka akan tergulung dalam ombak perlawanan rakyat," katanya.
Kondisi ini ikut diperparah dengan ketidaktegasan beberapa orang jenderal purnawirawan TNI atas pikiran, perkataan, dan perbuatan soal pelanggar HAM di masa lalu.
Baca juga : Simpul Relawan Anies Baswedan Deklarasi Kawal TPS
"Sudah dua kali pemilu mereka keras menolak pelanggar HAM untuk jadi capres. Bahkan mereka berorasi di media dengan bangga telah memecatnya saat itu. Sekarang demi kekuasaan, justru mereka berada di kubu sebelah," terangnya.
Oktafiandi menjelaskan, fenomena buka suaranya sejumlah tokoh bangsa, seperti Sinta Wahid dan Jusuf Kalla yang mengkritisi pemaksaan skenario satu putaran harus menjadi catatan penting bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia.
Tidak hanya itu, Oktafiandi menjelaskan, gelombang protes juga datang dari sejumlah sivitas akademika dari sejumlah perguruan tinggi dan gelombang aksi mahasiswa yang mulai meluas di beberapa daerah.
Baca juga : Bus Kampanye Dibatalkan Sepihak, Timnas Amin: Tindakan yang Khianati Demokrasi
"Pemilu bukan saja soal menang kalah, tapi ada tanggungjawab moral merawat kultur demokrasi yang sudah diperjuangkan dan dibangun dengan susah payah," jelasnya.
Hadir juga dalam ToT di dua kecamatan tersebut, yakni H Atip Muchlis, dan Eno Sulaena yang juga merupakan caleg DPRD Kabupaten Kuningan dari PDIP.
Dalam upaya mencapai target kemenangan, Oktafiandi telah berkeliling di hampir semua kecamatan hingga tingkatan desa di Kabupaten Kuningan dan Ciamis bersama caleg DPRD Provinsi Jabar dari PDIP, Ika Siti Rahmatika.
Baca juga : Relawan IndonesiAnies Soroti Kualitas Demokrasi Indonesia
Selain melakukan sosialisasi, Oktafiandi juga membentuk relawan BKO untuk mengawal suara Ganjar-Mahfud dan PDIP. (Z-8)
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
Demokrasi menuntut semua pihak menjunjung tinggi sikap saling menghormati, termasuk ketika terjadi perbedaan pandangan.
Yusril menyatakan bahwa pembela Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, sehingga keselamatan mereka harus dijamin oleh hukum.
SERANGAN gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Ayatullah Ali Khamenei dan sejumlah petinggi Iran telah mengguncang politik global
Perang antara AS-Israel dan Iran yang berlangsung begitu brutal di depan miliaran pasang mata manusia menyisakan pertanyaan yang tak mudah dijawab
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved