Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
RELAWAN IndonesiAnies mengeluarkan pernyataan sikap kritis mengenai dinamika situasi demokrasi di Indonesia.
Juru bicara IndonesiAnies Ajis Talaohu, menekankan bahwa tahun ini diwarnai oleh praktik kekuasaan yang tidak adil dan penyalahgunaan hukum demi kepentingan politik tertentu.
"Kebebasan berekspresi dan sikap kritis warga semakin dibatasi, mencerminkan budaya politik anti-kritik yang dianut pemerintah," ujar Ajis lewat keterangab yang diterima, Selasa (2/1).
Baca juga: Anies Berselancar di TikTok, Jubir AMIN: Cerdas Bermedsos
Ajis juga menggarisbawahi peristiwa penting seperti pelanggaran etika berat dalam putusan Nomor 90 Tahun 2023 oleh Mahkamah Konstitusi, pengabaian protes dari Koalisi Masyarakat Sipil, serta penggunaan UU ITE sebagai alat untuk membungkam suara kritis warga. Intimidasi dan teror terhadap aktivis mahasiswa dan masyarakat sipil menjadi sorotan khusus dalam pernyataannya.
“Menurut indeks Economist Intelligence Unit (EIU), demokrasi di Indonesia masih tergolong cacat dengan skor terakhir 6,71 (2022) dari skala 10. Sementara itu, laporan Democracy Report 2023 dari Varieties of Democracy (V-Dem) Institute menunjukkan bahwa Indonesia memiliki skor indeks demokrasi liberal sebesar 0,43 poin, di bawah Timor Leste di ASEAN,” paparnya.
Baca juga: Anies akan Ubah Paradigma Geopolitik
Oleh karena itu, menghadapi Pemilu 2024, relawan IndonesiAnies menganggapnya sebagai momentum krusial untuk memperbaiki kualitas demokrasi. "Kami menekankan pentingnya pemilu yang bermartabat, kebebasan sipil, dan partisipasi aktif masyarakat. Setiap hambatan dalam aspek-aspek ini akan menurunkan indeks demokrasi kita," tegas Talaohu.
Baca juga: Pemilu Momentum Penting Merebut Demokrasi
IndonesiAnies juga menyoroti pentingnya etikabilitas, kapabilitas, serta akseptabilitas dan elektabilitas dalam pemilihan pemimpin. "Faktor etikabilitas menjadi kunci di tengah penurunan kualitas demokrasi. Pemimpin yang memahami dan mempraktikkan etika adalah yang dibutuhkan Indonesia saat ini," tandasnya..
Ajis lantas mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Semua pihak harus memastikan netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, serta mengundang media massa, LSM, akademisi, petani, pekerja, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal Pemilu 2024 demi menyelamatkan demokrasi di Indonesia.
“Ini bukan tentang Anies. Ini tentang Indonesia,” pungkasnya. (P-3)
Josepha tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan mendampingi penanganan operasi di ruang bedah yang kerap bergoyang, akibat hantaman ombak di laut.
Ke depan Yastroki berencana melibatkan ketua RT/RW se-Indonesia untuk menjadi relawan.
RELAWAN Ganjar Pranowo atau Ganjarist menggelar Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 yang dilaksanakan secara serempak
Relawan Solmet menyatakan bahwa Roy Suryo tidak memiliki kapasitas untuk menyebut ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai palsu.
TANAH longsor di akses Jalan Mojokerto-Kota Batu menimpa 2 mobil dan 1 sepeda motor. Akibat kejadian ini, 10 korban meninggal dunia.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (7/3) di Jakarta itu antara lain skrining penyakit tidak menular (PTM), pembagian takjil, dan parade ambulans.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved