Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
RELAWAN IndonesiAnies mengeluarkan pernyataan sikap kritis mengenai dinamika situasi demokrasi di Indonesia.
Juru bicara IndonesiAnies Ajis Talaohu, menekankan bahwa tahun ini diwarnai oleh praktik kekuasaan yang tidak adil dan penyalahgunaan hukum demi kepentingan politik tertentu.
"Kebebasan berekspresi dan sikap kritis warga semakin dibatasi, mencerminkan budaya politik anti-kritik yang dianut pemerintah," ujar Ajis lewat keterangab yang diterima, Selasa (2/1).
Baca juga: Anies Berselancar di TikTok, Jubir AMIN: Cerdas Bermedsos
Ajis juga menggarisbawahi peristiwa penting seperti pelanggaran etika berat dalam putusan Nomor 90 Tahun 2023 oleh Mahkamah Konstitusi, pengabaian protes dari Koalisi Masyarakat Sipil, serta penggunaan UU ITE sebagai alat untuk membungkam suara kritis warga. Intimidasi dan teror terhadap aktivis mahasiswa dan masyarakat sipil menjadi sorotan khusus dalam pernyataannya.
“Menurut indeks Economist Intelligence Unit (EIU), demokrasi di Indonesia masih tergolong cacat dengan skor terakhir 6,71 (2022) dari skala 10. Sementara itu, laporan Democracy Report 2023 dari Varieties of Democracy (V-Dem) Institute menunjukkan bahwa Indonesia memiliki skor indeks demokrasi liberal sebesar 0,43 poin, di bawah Timor Leste di ASEAN,” paparnya.
Baca juga: Anies akan Ubah Paradigma Geopolitik
Oleh karena itu, menghadapi Pemilu 2024, relawan IndonesiAnies menganggapnya sebagai momentum krusial untuk memperbaiki kualitas demokrasi. "Kami menekankan pentingnya pemilu yang bermartabat, kebebasan sipil, dan partisipasi aktif masyarakat. Setiap hambatan dalam aspek-aspek ini akan menurunkan indeks demokrasi kita," tegas Talaohu.
Baca juga: Pemilu Momentum Penting Merebut Demokrasi
IndonesiAnies juga menyoroti pentingnya etikabilitas, kapabilitas, serta akseptabilitas dan elektabilitas dalam pemilihan pemimpin. "Faktor etikabilitas menjadi kunci di tengah penurunan kualitas demokrasi. Pemimpin yang memahami dan mempraktikkan etika adalah yang dibutuhkan Indonesia saat ini," tandasnya..
Ajis lantas mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Semua pihak harus memastikan netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, serta mengundang media massa, LSM, akademisi, petani, pekerja, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal Pemilu 2024 demi menyelamatkan demokrasi di Indonesia.
“Ini bukan tentang Anies. Ini tentang Indonesia,” pungkasnya. (P-3)
TAWA anak-anak perlahan terdengar di sebuah sudut Kecamatan Kuta Blang, Bireuen. Di tengah rumah-rumah yang masih menyisakan jejak bencana. Penyuluh agama Islam adakan trauma healing
Relawan PNM kembali menyalurkan bantuan dan menguatkan korban banjir dan longsor di Aceh, terutama nasabah Mekaar yang masih berjuang memulihkan usaha.
Kemenhut melanjutkan pembersihan tumpukan kayu dan material limbah bencana di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan sejumlah titik terdampak di Sumatra Utara
BANJIR bandang yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh masih menyisakan derita panjang bagi para penyintas.
Agenda ini bertujuan mengukur sejauh mana kesiapan dan profesionalisme relawan dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan di lapangan.
Kemenkes melepas ratusan relawan dokter dan tenaga kesehatan bantu penanganan bencana di sejumlah wilayah di Aceh.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved