Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
RELAWAN IndonesiAnies mengeluarkan pernyataan sikap kritis mengenai dinamika situasi demokrasi di Indonesia.
Juru bicara IndonesiAnies Ajis Talaohu, menekankan bahwa tahun ini diwarnai oleh praktik kekuasaan yang tidak adil dan penyalahgunaan hukum demi kepentingan politik tertentu.
"Kebebasan berekspresi dan sikap kritis warga semakin dibatasi, mencerminkan budaya politik anti-kritik yang dianut pemerintah," ujar Ajis lewat keterangab yang diterima, Selasa (2/1).
Baca juga: Anies Berselancar di TikTok, Jubir AMIN: Cerdas Bermedsos
Ajis juga menggarisbawahi peristiwa penting seperti pelanggaran etika berat dalam putusan Nomor 90 Tahun 2023 oleh Mahkamah Konstitusi, pengabaian protes dari Koalisi Masyarakat Sipil, serta penggunaan UU ITE sebagai alat untuk membungkam suara kritis warga. Intimidasi dan teror terhadap aktivis mahasiswa dan masyarakat sipil menjadi sorotan khusus dalam pernyataannya.
“Menurut indeks Economist Intelligence Unit (EIU), demokrasi di Indonesia masih tergolong cacat dengan skor terakhir 6,71 (2022) dari skala 10. Sementara itu, laporan Democracy Report 2023 dari Varieties of Democracy (V-Dem) Institute menunjukkan bahwa Indonesia memiliki skor indeks demokrasi liberal sebesar 0,43 poin, di bawah Timor Leste di ASEAN,” paparnya.
Baca juga: Anies akan Ubah Paradigma Geopolitik
Oleh karena itu, menghadapi Pemilu 2024, relawan IndonesiAnies menganggapnya sebagai momentum krusial untuk memperbaiki kualitas demokrasi. "Kami menekankan pentingnya pemilu yang bermartabat, kebebasan sipil, dan partisipasi aktif masyarakat. Setiap hambatan dalam aspek-aspek ini akan menurunkan indeks demokrasi kita," tegas Talaohu.
Baca juga: Pemilu Momentum Penting Merebut Demokrasi
IndonesiAnies juga menyoroti pentingnya etikabilitas, kapabilitas, serta akseptabilitas dan elektabilitas dalam pemilihan pemimpin. "Faktor etikabilitas menjadi kunci di tengah penurunan kualitas demokrasi. Pemimpin yang memahami dan mempraktikkan etika adalah yang dibutuhkan Indonesia saat ini," tandasnya..
Ajis lantas mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Semua pihak harus memastikan netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, serta mengundang media massa, LSM, akademisi, petani, pekerja, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal Pemilu 2024 demi menyelamatkan demokrasi di Indonesia.
“Ini bukan tentang Anies. Ini tentang Indonesia,” pungkasnya. (P-3)
TAWA anak-anak perlahan terdengar di sebuah sudut Kecamatan Kuta Blang, Bireuen. Di tengah rumah-rumah yang masih menyisakan jejak bencana. Penyuluh agama Islam adakan trauma healing
Relawan PNM kembali menyalurkan bantuan dan menguatkan korban banjir dan longsor di Aceh, terutama nasabah Mekaar yang masih berjuang memulihkan usaha.
Kemenhut melanjutkan pembersihan tumpukan kayu dan material limbah bencana di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan sejumlah titik terdampak di Sumatra Utara
BANJIR bandang yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh masih menyisakan derita panjang bagi para penyintas.
Agenda ini bertujuan mengukur sejauh mana kesiapan dan profesionalisme relawan dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan di lapangan.
Kemenkes melepas ratusan relawan dokter dan tenaga kesehatan bantu penanganan bencana di sejumlah wilayah di Aceh.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved