Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KECURANGAN pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 bisa mengembalikan Indonesia ke zaman orde baru (orba).
“Bangsa ini telah susah payah merebut dan menegakkan demokrasi. Reformasi 1998 adalah titik dimana demokrasi akhirnya menang atas kesewang-wenangan orde baru,” kata Kader HMI Selamatkan Demokrasi Tegar Putuhena melalui keterangan tertulis, Kamis (8/2).
Pemerintah, penyelenggara pemilu, dan penegak hukum diharap memaksimalkan upaya pencegahan untuk memastikan tidak ada kericuhan selama pemilu. Perebutan suara dinilai tidak pantas memakan korban seperti zaman orba.
Baca juga : Sivitas Akademika Unsoed Desak Jokowi Utamakan Kepentingan Negara
“Bahkan untuk itu, tak terhitung berapa banyak darah pejuang-pejuang demokrasi yang telah tumpah. Tak terhitung berapa banyak air mata keluarga korban yang kehilangan orang-orang terdekatnya. Diculik, disiksa, dibunuh, dilenyapkan. Sebagian mereka hingga kini masih tak kembali,” ujar Tegar.
Semua stakeholder terkait diharap membuat pemilu tahun ini benar-benar menjadi sebuah pesta bagi demokrasi yang bisa dinikmati semua kalangan masyarakat. Kejujuran diminta dinomorsatukan.
“Pemilihan umum tidak boleh menjadi pesat hanya bagi mereka yang berkuasa. Tidak boleh hanya menjadi arena balapan liar yang seperti tidak ada aturannya. Semua harus diatur agar pemilu berjalan jujur, adil, dan kredibel,” ucap Tegar.
Baca juga : Perkuat Kelembagaan Bawaslu Jakbar Siap Sukseskan Pemilu 2024
Para pejabat negara juga diharap menghentikan atraksi menabrak aturan hanya karena menginginkan kemenangan dalam pemilu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharap memberikan contoh baik dalam menyikapi pemilu kepada para penyelenggara negara.
Kepala Negara wajib memberikan contoh baik karena disorot banyak pihak. Menurut Teguh, masyarakat bisa heboh jika Presiden menunjukkan sikap keberpihakan.
“Wajar jika kami bertanya, apakah benar segala proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah memang untuk mencapai tujuan demokrasi? Atau jangan-jangan demokrasi hanya dijadikan sebatas slogan untuk menghalalkan tindakan-tindakan anda meraih kuasa secara membabi buta?” terang Tegar.
Baca juga : Popularitas Jokowi Hancur karena Pembusukan Demokrasi
Permintaan penghentian upaya menabrak aturan hukum ini penting karena Tegar menilai sudah banyak upaya kecurangan. Salah satunya yakni putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa melegalkan calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka melenggang dalam pesta demokrasi ini.
“Putusan MK yang mengubah norma Undang-Undang Pemilu mengenai syarat capres, dan cawapres adalah musibah terbesar yang bangsa ini harus terima,” tegas Tegar.
Karenanya, Tegar meminta seluruh stakehorder terkait pemilu memastikan tidak ada kecurangan dalam pesta demokrasi untuk mencegah kembalinya orba di Indonesia. Tindakan tegas dinilai penting untuk mencegah legitimasi di masa depan.
Baca juga : Mahasiswa Solo Gugat Abuse of Power Presiden Joko Widodo
“Kami khawatir hasil Pemilu 2024 tidak akan menjadi pemilu yang kredibel. Kami khawatir, pemilu ke depan akan mengalami krisis legitimasi. Jika hal itu terjadi, lagi-lagi rakyatlah yang akan menjadi korban,” tutur Tegar.(Z-3)
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Ini menunjukkan ruang berekspresi di Indonesia semakin menyempit dan menandakan masalah dalam demokrasi
Kegagalan untuk memisahkan penegakan hukum (urusan dalam negeri) dan urusan pertahanan adalah langkah nyata membangkitkan dwifungsi TNI itu sendiri
Hariman Siregar menyampaikan bahwa pertemuan mereka hari ini memiliki kesamaan tanggal dengan jatuhnya Soeharto dari Presiden ke-2.
Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menyoroti, pemerintah saat ini justru menempatkan terduga pelanggar HAM berat pada posisi strategis di lingkaran elite dan politik nasional.
Program Unggulan Orde Baru untuk Ekonomi Nasional. Jelajahi program Orde Baru, stabilisasi ekonomi, Repelita, dan dampaknya bagi pembangunan nasional Indonesia.
SARIKAT Buruh Muslimin Indonesia (DPP Konfederasi Sarbumusi) menyayangkan ngototnya DPR dan pemerintah dalam upaya melakukan revisi UU TNI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved