Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrachman Ruki meminta masyarakat tidak sembarangan memilih calon presiden (capres). Sosok kepala negara yang dipilih sebaiknya mengutamakan pemberantasan korupsi dan bukan pencitraan.
“Kalau presiden tidak punya komitmen yang kuat, cuma pencitraan maka bullshit, kita tidak akan bisa bergerak, negeri ini akan semakin lama semakin terpuruk,” kata Ruki dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip, Selasa (6/2).
Indonesia, kata ruki akan semakin parah bila presiden terpilih mengabaikan isu pemberantasan korupsi. Sebab, kata dia, tanggungan negara saat ini sangat besar.
Baca juga : KPK Undang Tiga Capres-cawapres Ikut Pembekalan Anti Korupsi
“Kewajiban kita luar biasa besar, utang yang begitu besar harus diselesaikan dengan membersihkan korupsi terlebih dahulu baru pendapatan naik, kepercayaan publik naik,” ucap Ruki.
Menurut dia, calon presiden yang konsisten mengangkat isu pemberantasan korupsi harus dipilih masayarakat. Dia tidak memerinci nama yang dinilainya paling kompeten untuk memimpin Indonesia pada 2024.
“Mari kita berhati-hati memilih presiden kali ini, karena presiden itu harus memiiki komitmen yang kuat, sustainable dalam rangka pemberantasan korupsi,” ujar Ruki.
Baca juga : 3 Capres Janji Hadir dalam Pendidikan Antikorupsi KPK
Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto ingin menaikkan gaji pejabat untuk mencegah korupsi. Dia juga berencana memberikan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak patuh dengan LHKPN.
Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo ingin menguatkan independensi KPK. Lembaga Antirasuah tidak boleh diintervensi pihak manapun.
Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan ingin mengembalikan kekuatan KPK seperti sebelum adanya perubahan undang-undang. Mantan gubernur DKI itu nilai Lembaga Antirasuah butuh dibikin galak seperti dahulu.
Baca juga : Debat Capres Terakhir, KPU Siapkan Waktu Lebih untuk Closing Statement
Anies juga menegaskan bakal menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi jika terpilih. Pernyataan itu ditegaskan olehnya saat menyambangi KPK untuk mendapatkan wejangan, beberapa waktu lalu.
“Mengapa kami apresiasi? Pemberantasan korupsi dimulai dari Presiden, dimulai dari sikap, dimulai dari keteladanan dari pimpinan tertinggi,” kata Anies di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Januari 2024.
Anies menilai Presiden wajib memberikan prinsip integritas yang tinggi. Jika terjadi, kata dia, bawahannya dipastikan antikorupsi.
Baca juga : Debat Terakhir Pilpres 2024, Momen Capres Yakinkan Pemilih
“Ketika pemimpin tertinggi memberikan toleransi dan permisif, maka sifat itu akan menular juga ke bawah,” ujar Anies.
Anies juga menegaskan dirinya dan calon wakil presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bakal terus konsisten mencegah korupsi di Indonesia. Komitmen itu dipastikan dibawa jika terpilih nanti.
“Karena itu, malam hari ini menjadi penegasan atas komitmen kami ke depan, meneruskan apa yang kami berdua kerjakan selama ini,” tegas Anies. (Z-3)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Dalam kesepakatan yang dibangun, KPK dan ICAC Hong Kong sepakat saling bertukar ilmu dan informasi terkait penanganan kasus korupsi.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemberantasan judi online menjadi prioritas utama pemerintah
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto telah menyusun strateginya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun mendatang termasuk upaya pemberantasan korupsi.
Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo menilai kondisi darurat korupsi di Indonesia merupakan hasil dari kebijakan pemimpinnya. Sebab pemberantasan korupsi langsung dipimpin presiden.
PEMERINTAH melalui Satgas Pemberantasan Judi Online tengah melakukan upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat, salah satunya menyasar langsung para pemain bukan menargetkan bandar.
Menghentikan perjudian online harus dilakukan secara komprehensif melibatkan semua pihak. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi III DPR Johan Budi (JB), Kamis (27/6).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved