Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengundang tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilihan Presiden (pilpres) 2024 ikut pembekalan anti korupsi Program Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku integritas) pada 17 Januari 2024. Undangan itu telah mendapat izin dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilpres.
Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango menyampaikan acara itu dibuat bukan dalam format debat gagasan melainkan pembekalan antikorupsi serta penyampaian komitmen masing-masing kandidat untuk pemberantasan korupsi.
"Yang saya sampaikan tidak ada istilah debat. Kemungkinan modelnya kami yang mengetahui kendala dalam pemberantasan korupsi akan kami sampaikan ke beliau-beliau. Seperti apa komitmen beliau. Tidak dalam konteks debat," kata Nawawi saat ditemui Media Indonesia di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/1).
Baca juga : KPK Telaah Laporan PPATK terkait Transaksi Mencurigakan Dana Kampanye
Nawawi menjelaskan kegiatan yang diinisiasi Deputi Pendidikan dan Peran Masyarakat KPK itu telah mendapat izin dari KPU. KPK akan segera menyampaikan format acara tersebut dalam waktu dekat ke KPU.
Baca juga : KPK Bakal Berikan Kesempatan 3 Capres Adu Gagasan Pemberantasan Korupsi
"Pasangan ini (capres cawapres) ada dalam kuasa KPU. Kalah enggak ada restu enggak bisa. Tapi tentu saja KPU butuh kepastian format," jelasnya.
Nawawi menyampaikan, apaku Integritas merupakan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui upaya penindakan, tetapi juga upaya pencegahan mencakup perbaikan sistem dan pendidikan antikorupsi.
KPK berkoordinasi dengan para para pemimpin dan pejabat negara di kementerian dan lembaga negara. Mereka memiliki kewenangan strategis dalam menentukan dan menjalankan kebijakan di instansinya masing-masing. (Z-8)
Tim hukum Yaqut Cholil Qoumas sebut penetapan tersangka oleh KPK cacat administratif dan langgar KUHAP baru.
Penyidik lembaga antirasuah juga memeriksa sejumlah pejabat setingkat kepala bagian dan kepala dinas di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Tercatat, ini merupakan operasi kedelapan yang dilakukan KPK dalam tiga bulan pertama 2026
KPK menyegel sejumlah kantor intansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, Jawa Tengah setelah operasi tangkap (OTT) tangan terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
DPP Golkar secara konsisten meminta seluruh kader yang duduk di kursi pemerintahan untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) ajukan praperadilan lawan KPK. Kuasa hukum sebut penetapan tersangka korupsi kuota haji tidak sah & kurang bukti.
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved