Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengundang tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilihan Presiden (pilpres) 2024 ikut pembekalan anti korupsi Program Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku integritas) pada 17 Januari 2024. Undangan itu telah mendapat izin dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilpres.
Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango menyampaikan acara itu dibuat bukan dalam format debat gagasan melainkan pembekalan antikorupsi serta penyampaian komitmen masing-masing kandidat untuk pemberantasan korupsi.
"Yang saya sampaikan tidak ada istilah debat. Kemungkinan modelnya kami yang mengetahui kendala dalam pemberantasan korupsi akan kami sampaikan ke beliau-beliau. Seperti apa komitmen beliau. Tidak dalam konteks debat," kata Nawawi saat ditemui Media Indonesia di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/1).
Baca juga : KPK Telaah Laporan PPATK terkait Transaksi Mencurigakan Dana Kampanye
Nawawi menjelaskan kegiatan yang diinisiasi Deputi Pendidikan dan Peran Masyarakat KPK itu telah mendapat izin dari KPU. KPK akan segera menyampaikan format acara tersebut dalam waktu dekat ke KPU.
Baca juga : KPK Bakal Berikan Kesempatan 3 Capres Adu Gagasan Pemberantasan Korupsi
"Pasangan ini (capres cawapres) ada dalam kuasa KPU. Kalah enggak ada restu enggak bisa. Tapi tentu saja KPU butuh kepastian format," jelasnya.
Nawawi menyampaikan, apaku Integritas merupakan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui upaya penindakan, tetapi juga upaya pencegahan mencakup perbaikan sistem dan pendidikan antikorupsi.
KPK berkoordinasi dengan para para pemimpin dan pejabat negara di kementerian dan lembaga negara. Mereka memiliki kewenangan strategis dalam menentukan dan menjalankan kebijakan di instansinya masing-masing. (Z-8)
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK mendalami dugaan korupsi Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, yang menggunakan perusahaan penukaran valuta asing untuk menyamarkan uang Rp2,5 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved