Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menilai ada persoalan serius dari fenomena civitas akademika yang ramai-ramai kritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu mesti jadi perhatian serius.
"Kalau kampus-kampus sudah mulai menyuarakan artinya ada masalah yang serius. Ini perlu jadi perhatian kita semua," ujar Anies di Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis (1/2).
Anies mengatakan sikap dari para civitas akademika harus didengar. Sikap tersebut juga harus dipandang secara objektif.
Baca juga : Jokowi Menyiratkan Sepaham dengan Anies soal Kebebasan Berpendapat
"Jadi mendengar kampus-kampus, sekarang mulai memberikan pandangannya, kami melihat pandangan yang objektif yang perlu diperhitungkan dengan amat serius, perlu didengar, dan mari kita jaga sama-sama," ucap Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan pentingnya menjaga demokrasi pada jalurnya. Anies bertekad memperjuangkan tata cara pemerintahan yang mendasarkan pada meritokrasi serta mengayomi semua.
"Kami juga hanya berharapnya sederhana kok, pemilu besok, dilaksanakan dengan jujur, adil, dan seluruh unsur yang terkait penyelenggara netral, itu saja," ucap Anies.
Baca juga : Deklarasi Dukungan untuk AMIN di Riau, Sudirman Said Berharap Presiden Jaga Wibawa
Sejumlah civitas akademika UGM, yang terdiri atas guru-guru besar, mahasiswa, dan BEM UGM mengkritik pemerintahan Jokowi, yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.
Dalam petisi yang dibacakan oleh guru besar fakultas psikologi UGM, Koentjoro, mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip moral demokrasi, yang dilakukan oleh penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu, 31 Januari 2024.
Baca juga : Surya Paloh Ajak Masyarakat Kawal Demokrasi di Pemilu 2024
Teranyar, civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, juga menyampaikan sikap senada. Mereka mendesak Jokowi untuk kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.
Jokowi diminta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan. Khususnya untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan capres dan cawapres. (MGN/Z-5)
Baca juga : UNU Diharap Kukuhkan Yogya sebagai Pusat pendidikan dan Keberagaman
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Putri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, menegaskan humor punya posisi penting sebagai medium kritik dan refleksi sosial.
Alissa Wahid, menegaskan bahwa humor memiliki peran penting sebagai medium kritik. Itu disampaikan menanggapi kasus pandji pragiwaksono
Presiden Prabowo Subianto menyoroti dilema kehadiran menterinya di lokasi bencana yang kerap dinilai serba salah, baik saat hadir langsung maupun ketika tidak berada di lapangan.
Kehadiran buku sejarah baru merupakan bagian penting dari upaya memperkaya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap perjalanan bangsa Indonesia.
Keputusan UI menghadirkan Peter Berkowitz sebagai pembicara di acara PSAU Pascasarjana 2025 memicu kecaman luas dari mahasiswa dan publik.
Negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved