Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menilai ada persoalan serius dari fenomena civitas akademika yang ramai-ramai kritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu mesti jadi perhatian serius.
"Kalau kampus-kampus sudah mulai menyuarakan artinya ada masalah yang serius. Ini perlu jadi perhatian kita semua," ujar Anies di Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis (1/2).
Anies mengatakan sikap dari para civitas akademika harus didengar. Sikap tersebut juga harus dipandang secara objektif.
Baca juga : Jokowi Menyiratkan Sepaham dengan Anies soal Kebebasan Berpendapat
"Jadi mendengar kampus-kampus, sekarang mulai memberikan pandangannya, kami melihat pandangan yang objektif yang perlu diperhitungkan dengan amat serius, perlu didengar, dan mari kita jaga sama-sama," ucap Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan pentingnya menjaga demokrasi pada jalurnya. Anies bertekad memperjuangkan tata cara pemerintahan yang mendasarkan pada meritokrasi serta mengayomi semua.
"Kami juga hanya berharapnya sederhana kok, pemilu besok, dilaksanakan dengan jujur, adil, dan seluruh unsur yang terkait penyelenggara netral, itu saja," ucap Anies.
Baca juga : Deklarasi Dukungan untuk AMIN di Riau, Sudirman Said Berharap Presiden Jaga Wibawa
Sejumlah civitas akademika UGM, yang terdiri atas guru-guru besar, mahasiswa, dan BEM UGM mengkritik pemerintahan Jokowi, yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.
Dalam petisi yang dibacakan oleh guru besar fakultas psikologi UGM, Koentjoro, mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip moral demokrasi, yang dilakukan oleh penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu, 31 Januari 2024.
Baca juga : Surya Paloh Ajak Masyarakat Kawal Demokrasi di Pemilu 2024
Teranyar, civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, juga menyampaikan sikap senada. Mereka mendesak Jokowi untuk kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.
Jokowi diminta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan. Khususnya untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan capres dan cawapres. (MGN/Z-5)
Baca juga : UNU Diharap Kukuhkan Yogya sebagai Pusat pendidikan dan Keberagaman
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pujian Donald Trump akan kemampuan bahasa Inggris Presiden Liberia Joseph Boakai mendapatkan kritik.
Elon Musk menyuruh analis pasar Dan Ives untuk 'diam saja' di X usai kritik tajam terkait aktivitas politik CEO Tesla itu.
Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak antikritik terhadap pendapat publik. Pemerintah terbuka dan siap memperbaiki diri jika mendapat kritik dari publik.
Menpora Dito Ariotedjo merespons kritik yang muncul dari mantan atlet wushu nasional, Lindswell Kwok, terkait pemberian jam tangan mewah Rolex oleh Presiden Prabowo Subianto pada Timnas
Mbappe Jadi Sasaran Kritik usai Madrid Disingkirkan Arsenal
Mantan Presiden AS Joe Biden mengecam pemerintahan penggantinya yang dianggap membawa kerusakan besar dalam waktu kurang dari 100 hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved