Jokowi Menyiratkan Sepaham dengan Anies soal Kebebasan Berpendapat

PERNYATAAN Presiden Joko Widodo dalam merespon kebebasan berpendapat di Tanah Air dinilai positif oleh anggota tim pemenangan (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Nurcahyo AJ. Dalam pernyataannya Jokowi disebut membuka ruang evaluasi yang berarti setuju dengan pernyataan capres 01 Anies Baswedan yang mengkritisi kebebasan berpendapat yang masih terbatas.

"Kalau saya baca dari pernyataan presiden, beliau juga menyatakan bahwa dijadikan bahan evaluasi. Artinya beliau tidak memberikan penolakan juga terhadap apa yang disampaikan Pak Anies. Dan itu bagus, apa-apa yang sudah baik ya diteruskan saja, seperti presiden mengatakan bahwa ada yang demo, memaki, merendahkan tapi tidak dibatasi. Namun, hal-hal yang masih kurang, tentu dilakukan perubahan," jelasnya, Jumat (15/12).

Kritik yang disampaikan Anies terkait kebebasan berpendapat dan indeks demokrasi kita yang turun, sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini menjadi salah satu atensi Anies yang harus diperbaiki.

Baca juga : Denny Indrayana: Jokowi Ingin Jegal Anies Baswedan

"Seperti yang kita ketahui dan rasakan bersama, ada kehati-hatian warga dalam berekspresi, masih menyebut konoha atau wakanda. Tentunya ini menjadi semacam warning untuk kita semua ada apa dengan kebebasan kita," cetusnya.

Kondisi ini diperparah dengan adanya berbagai kasus yang berpotensi dijerat dengan pasal karet seperti kasus Jrinx yang mengkritisi WHO atau Dandi Laksono yang menulis tentang kondisi Papua dan Wamena.

“Pak Anies juga menyampaikan bahwa indeks demokrasi Menurun. Nah kejelian Pak Anies melihat data ini secara bersama harus disadari kita sebagai anak bangsa, para capres beserta partai politiknya memang ada hal-hal yang kurang dan masih bisa diperbaiki," ungkapnya.

Sementara itu merespon terkait penyaluran bansos oleh fungsionaris partai, juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian mengatakan masalah ini memang harus dievaluasi bersama. Program pemerintah harus jadi milik pemerintah, bukan jadi milik paslon tertentu.

"Program pemerintah harus jadi milik pemerintah bukan paslon tertentu, yang tentu memberikan peluang tidak adil bagi paslon yang tidak didukungnya," ucapnya. (Sru/Z-7)