Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo terkait pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. Pemeriksaan KPK ini dilakukan beberapa saat, setelah upacara memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-165, Rabu (31/1).
Saat pemeriksaan KPK, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor berada di kawasan pendopo. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diketahui masuk pendopo, usai kegiatan upacara Hari Jadi Sidoarjo ke 165. KPK melakukan pemeriksaan beberapa saat seusai upacara.
Penggeledahan KPK ini dilakukan dengan pengamanan ketat petugas dari Polri. Pendopo Sidoarjo ditutup selama KPK melakukan pemeriksaan.
Baca juga : Setelah OTT KPK, Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo Sepi
"Atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten menghormati jalannya proses penegakan hukum yang ada. Bupati dan seluruh jajaran menghormati proses hukum yang berjalan dan kita dengan tangan terbuka menyambut itu sebagai bentuk perbaikan Kabupaten Sidoarjo," ujar Ahmad Muhdlor Ali.
OTT KPK terjadi pada 25 Januari terkait pemotongan insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang. Tim penyidik menemukan barang bukti dalam OTT, berupa uang tunai 69 koma 9 juta rupiah. Uang itu merupakan bagian dari 2 koma 7 miliar rupiah, yang diduga dipotong Siska di tahun 2023.
BPPD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 meraih pendapatan pajak daerah fantastis 1 koma 3 triliun rupiah. Atas perolehan tersebut, ASN di BPPD mendapatkan dana insentif, namun dana insentif tersebut dipotong secara sepihak oleh tersangka. (Z-3)
Baca juga : Harley Davidson Rafael Alun Disita KPK
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Dalam kasus ini, Abdul dan Edy merupakan pihak pemberi suap. Sementara itu, Dwi, Agus, dan Askop merupakan tersangka penerima suap.
Uang pemerasan dalam kasus ini merupakan hasil potongan tambahan anggaran Provinsi Riau pada 2025. Total, Pemprov Riau mendapatkan Rp177,5 miliar, dari sebelumnya Rp71,6 miliar.
Abdul Wahid meminta Rp7 miliar dari keseluruhan uang yang didapat Pemprov Riau. Permintaan uang disebut ‘jatah preman’ dan penyerahan uang disebut ‘7 batang’.
KEJAKSAAN Negeri Jakarta Timur melakukan penggeledahan di Kantor Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Timur pada Senin (10/11).
Menurut Anang, sudah ada saksi yang diperiksa penyidik terkait perkara ini. Identitas orang-orang yang sudah dimintai keterangan belum bisa dipublikasikan.
SEKELOMPOK anak muda dari perguruan silat diamankan polisi karena melakukan konvoi yang meresahkan warga dan pengendara lain di Sidoarjo, Jawa Timur.
Banjir yang menggenangi areal sekolah ini sudah terjadi sejak akhir November 2025 lalu dan belum surut hingga sekarang.
Beragam sajian kesenian lokal akan tampil sepanjang acara, mulai dari jaranan HIPREJS, Tari Massal Remo Munali Patah dengan puluhan penari serta Ludruk Opera Sekar Kawedhar.
Operasi yang merupakan bagian dari rangkaian Operasi Lilin Semeru 2025 ini dilakukan secara acak dengan menyasar para pengemudi dan kru bus
Dukungan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Sidoarjo.
Angin kencang juga memporak-porandakan gudang barang bekas, rumah makan, dan tempat pemancingan di Desa Prasung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved