Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ASISTEN Pelatih Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin) Tamsil Linrung mengingatkan para kepala desa/lurah agar tidak menyalahgunakan dana desa untuk memenangkan pasangan calon presiden (capres) tertentu.
Pasalnya, proses hukum akan mereka hadapi jika pasangan capres yang mereka dukung tidak menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Tidak ada jaminan capres-cawapres yang mereka dukung akan menang, sehingga kalau mereka main-main menggunakan dana desa untuk serangan fajar (money politic) buat memenangkan capres tertentu, siap-siap saja untuk diproses hukum," kata Tamsil, dalam keterangannya, hari ini.
Baca juga: Timnas AMIN Bersyukur Elektabilitas Anies-Muhaimin Meroket
Di sisi lain, Tamsil optimistis pasangan Anies-Muhaimin akan memenangi Pilpres 2024 sekalipun harus lewat dua putaran.
“Saat ini sulit pasangan manapun untuk menang dalam satu putaran. Jadi kemungkinan pilpres akan berjalan dua putaran,” kata Tamsil yang pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PKS ini.
Berdasarkan survei internal Timnas Amin, kata Tamsil, elektabilitas pasangan yang mereka dukung sudah di atas 30%. Posisinya berada di peringkat kedua.
“Selisihnya sekitar 4% dengan pasangan 02 (Prabowo-Gibran),” papar Caleg DPD RI dari dapil Sulawesi Selatan ini.
Ia meyakini elektabilitas pasangan Amin akan terus meningkat hingga pelaksanaan pencoblosan pilpres pada 14 Februari mendatang. Hal ini karena para relawan dan simpatisan Amin terus bergerak meyakinkan pemilih.
“Apalagi pemilih Amin mayoritas pemilih loyal, yang sulit mengubah pilihan,” kata Tamsil.
Baca juga: Timnas Amin: Konsolidasi Relawan dan Mesin Partai akan Terus Digiatkan
Bisa jadi dalam putaran pertama Pilpres 2025 nanti, lanjut Tamsil, pasangan Amin akan berada pada urutan pertama.
“Paslon tiga pun terus merangkak perolehannya. Kita siap dengan siapapun pada putaran kedua nanti,” papar tokoh muslim Sulawesi Selatan ini.
Selain terus mencari dukungan, menurut Tamsil, Timnas Amin juga sudah menyiapkan pengawalan suara. Ini untuk mengantisipasi kecurangan dalam penghitungan suara. “Kami akan tempatkan saksi yang militan,” ungkapnya.
Menurut Tamsil, PKS akan menempatkan saksi di 74% TPS pada seluruh Indonesia, yang tersebar di Banten, Jabar, DKI, dan seluruh Sumatera, serta Sulawesi.
“PKB menempatkan 225 ribu saksi untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Adapun, Partai Nasdem di Indonesia Timur, Maluku, dan Papua,” papar Tamsil.
Saksi ini pun akan dibuat berlapis, yaitu satu saksi utama resmi di TPS, satu saksi cadangan, serta saksi yang ada di luar TPS.
“Jadi kami akan kawal bersama-sama agar tidak ada manipulasi. Jadi jangan main-main melakukan kecurangan karena saksi kami akan melakukan perlawanan kalau ada kecurangan,” pungkas Tamsil. (RO/S-2)
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba hingga ke tingkat desa.
Profil HM Kunang, ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Sosok kepala desa yang kini menjadi sorotan publik usai namanya ramai diberitakan terkait kasus KPK.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, kearifan lokal harus dimanfaatkan dalam upaya menjaga kelestarian hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.
. Penyebab kekosongan jabatan karena antara lain meninggal dunia, tersandung masalah hukum, dan lainnya
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved