Muhammadiyah Desak Jokowi Cabut Pernyataan Presiden Boleh Kampanye, Ini Respons Anies Baswedan

CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan merespons sikap Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut pernyataannya terkait presiden boleh kampanye dan memihak. Anies menilai Presiden mestinya konsisten terhadap sikap netralitas yang pernah disampaikan.

"Kalau menurut saya yang perlu dilakukan adalah konsisten saja atas apa yang sudah disampaikan presiden sejak beberapa waktu yang lalu, konsisten itu yang diperlukan," ujar Anies di Tegal, Jawa Tengah, Selasa, 30 Januari 2024.

Anies mengingat Jokowi pernah menginstruksikan kepada para pejabat negara untuk netral. Termasuk para anggota TNI dan Polri menjaga netralitasnya.

"Seluruh aparat untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik, ya itu harus dilaksanakan, ASN netral, TNI netral, polisi netral itukan arahan presiden. Maka presiden laksanakan saja arahan itu," ucap Anies.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap mengenai pernyataan presiden boleh berkampanye dan berpihak. Pernyataan yang membuat polemik di masyarakat itu membuat OP Muhammadiyah menyampaikan desakan ke Jokowi supaya mencabut pernyataannya.

"Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak," kata Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam rilisnya.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia