Elektabilitas Prabowo Tak Kunjung Menggembung, Jokowi Ikut Turun Gunung

ELEKTABILITAS pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak kunjung menggembung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai harus turun gunung meski berpotensi terjadi pelanggaran.

"Jokowi mungkin berpikir loyalisnya belum tegas mendapat perintah bergeser mendukung Prabowo jadi Jokowi perlu turun tangan," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk "Di Balik Presiden Boleh Memihak, Siapa Takut 2 Putaran?" Minggu (28/1)

Dedi memprediksi hal itu yang menjadi alasan Jokowi mengeluarkan pernyataan menggemparkan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Kepala Negara menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak pada calon tertentu.

Baca juga: Elektabilitas Prabowo-Gibran Mandek, Jokowi Turun Gunung

"Jadi sangat mungkin propaganda itu tidak lain orientasinya untuk mengungkit elektabilitas Prabowo," papar dia.

Dedi menduga Jokowi tahu data elektabilitas masing-masing pasangan calon dari hasil survei. Hasil sigi itu dinilai tidak memuaskan Jokowi.

"Pada dasarnya presiden tidak perlu menyatakan presiden boleh memihak atau berkampanye. Tapi di aktivitas riil sudah terkesan membela salah satu kandidat," jelas dia.

Baca juga: Tren Elektabilitas Partai Gelora Naik Akibat Pendekatan Moderat

Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. (Z-10)