Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ELEKTABILITAS pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak kunjung menggembung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai harus turun gunung meski berpotensi terjadi pelanggaran.
"Jokowi mungkin berpikir loyalisnya belum tegas mendapat perintah bergeser mendukung Prabowo jadi Jokowi perlu turun tangan," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk "Di Balik Presiden Boleh Memihak, Siapa Takut 2 Putaran?" Minggu (28/1)
Dedi memprediksi hal itu yang menjadi alasan Jokowi mengeluarkan pernyataan menggemparkan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Kepala Negara menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak pada calon tertentu.
Baca juga: Elektabilitas Prabowo-Gibran Mandek, Jokowi Turun Gunung
"Jadi sangat mungkin propaganda itu tidak lain orientasinya untuk mengungkit elektabilitas Prabowo," papar dia.
Dedi menduga Jokowi tahu data elektabilitas masing-masing pasangan calon dari hasil survei. Hasil sigi itu dinilai tidak memuaskan Jokowi.
"Pada dasarnya presiden tidak perlu menyatakan presiden boleh memihak atau berkampanye. Tapi di aktivitas riil sudah terkesan membela salah satu kandidat," jelas dia.
Baca juga: Tren Elektabilitas Partai Gelora Naik Akibat Pendekatan Moderat
Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.
"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. (Z-10)
Langkah Presiden Prabowo Subianto mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) akan menjadi catatan buruk bagi Mendagri Tito Karnavian
KETUA Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memberi solusi atas sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
KPPOD mengingatkan Presiden Prabowo harus memperhatikan tiga aspek atau dimensi dalam menyelesaikan sengketa empat pualu Aceh dan Sumut
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk hati-hati dalam menyelesaikan sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumut
WAKIL Ketua DPR RI Dasco mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara
Survei ini merangkum hasil pengukuran dari 13 survei internasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bereputasi seperti World Bank, Freedom House, dan Economist Intelligence Unit.
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim ke DPR dan MPR.
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penghalang bagi PDIP untuk merapat ke koalisi pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum membaca surat usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved