Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
ELEKTABILITAS pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak kunjung menggembung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai harus turun gunung meski berpotensi terjadi pelanggaran.
"Jokowi mungkin berpikir loyalisnya belum tegas mendapat perintah bergeser mendukung Prabowo jadi Jokowi perlu turun tangan," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk "Di Balik Presiden Boleh Memihak, Siapa Takut 2 Putaran?" Minggu (28/1)
Dedi memprediksi hal itu yang menjadi alasan Jokowi mengeluarkan pernyataan menggemparkan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Kepala Negara menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak pada calon tertentu.
Baca juga: Elektabilitas Prabowo-Gibran Mandek, Jokowi Turun Gunung
"Jadi sangat mungkin propaganda itu tidak lain orientasinya untuk mengungkit elektabilitas Prabowo," papar dia.
Dedi menduga Jokowi tahu data elektabilitas masing-masing pasangan calon dari hasil survei. Hasil sigi itu dinilai tidak memuaskan Jokowi.
"Pada dasarnya presiden tidak perlu menyatakan presiden boleh memihak atau berkampanye. Tapi di aktivitas riil sudah terkesan membela salah satu kandidat," jelas dia.
Baca juga: Tren Elektabilitas Partai Gelora Naik Akibat Pendekatan Moderat
Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.
"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. (Z-10)
Presiden Prabowo akan menghadiri beberapa agenda kenegaraan di Istana Jakarta. Salah satunya pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, sore nanti.
Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.
Zulhas mengatakan inisiatif ini selaras dengan program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.
KETUA Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas menyatakan dukungan penuh pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini Otorita IKN sedang bekerja keras menyelesaikan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan membuka secara resmi Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 26 Juli 2025.
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved