Puan Maharani Biar Masyarakat Menilai Apakah Presiden Boleh Kampanye

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut kepala negara bisa ikut berkampanye. Puan menyerahkan penilaian atas hal tersebut kepada masyarakat.

"Biar rakyat yang menilai. Apakah sebaiknya presiden itu betul-betul menjadi Presiden Republik Indonesia ataukah boleh untuk memihak," kata Puan seusai menghadiri acara memperingati Harla PPP ke-51 tahun di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/1).

Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan Jokowi sangat erat kaitannya dengan pemberian dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuking Raka pada Pilpres 2024. Sebagaimana diketahui, Gibran adalah putra sulung Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan presiden boleh berkampanye atau berpihak kepada salahs atu pasangan capres dan cawapres. Ia pun menegaskan kembali hal tersebut dengan membawa dan memperlihatkan sebuah spanduk yang menjelaskan terkait ketentuan Undang-undang Pemilu.

"Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan," ucap Jokowi.

"Ini saya tunjukkin. Undang-Undang Nomor 7tahun 2017 jelas dalam pasal 299 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye." (Ant/Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika