Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
DUGAAN pelambaian salam dua jari yang identik pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dari dalam mobil kepresidenan RI 1 terus dikritisi kelompok masyarakat sipil. Tindakan tersebut dapat membuat sebagian masyarakat dirugikan di tengah tahapan kampanye Pemilu 2024.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan, Ibu Negara harusnya dapat menjaga kondusifitas masyarakat dengan bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu. Baginya, dampak sosial akibat ketidaknetralan Ibu Negara berakibat buruk jika tidak bisa ditanggulangi.
"Jangan sampai ada masyarakat yang merasa dirugikan akibat penggunaan fasilitas pemerintah untuk mengkampanyekan salah satu peserta pemilu," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (27/1).
Baca juga: Salam Dua Jari Iriana Jokowi dari Mobil RI 1, Bawaslu tidak Jawab Tegas
Menurut Mita, status Ibu Negara sangat erat kaitannya dengan fasilitas staf kepresidenan. Pasal 12 Perpres Nomor 3/2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden, misalnya, mengatur soal peruntukan staf beberapa sekertaris pribadi Presiden yang diperbantukan kepada Ibu Negara.
Artinya, fasilitas yang melekat kepada Ibu Negara adalah fasilitas negara. Dalam hal ini, Mita mendorong Bawaslu untuk melakukan penelusuran ihwal ada tidaknya penggunaan fasilitas negara yang dilakukan Iriana dalam kegiatan kampanye. Apalagi, Pasal 280 ayat (1) huruf h melarang peserta, tim pelaksana, dan tim kampanye untuk menggunakan fasilitas pemerintah dalam berkampanye.
Baca juga: KPU Sebut Ibu Negara Kampanye di Pemilu Tidak Diatur dalam UU
"Apabila Ibu Negara tersebut terdaftar sebagai tim pelaksana atau tim kampanye maka dapat terkena pasal tersebut sejauh memenuhi unsur-unsur pelaksanaan kampanye," jelas Mita.
Mita mengatakan, unsur pelaksanaan kampanye itu artinya mengajak pemilih dengan menyampaikan visi-misi dan atau citra diri. Adapun simbol dua jari dinilainya bagian dari citra diri peserta pemilu, yaitu Prabowo-Gibran.
Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menegaskan, Ibu Negara tidak dilarang melakukan kampanye. Sebab, Ibu Negara bukan termasuk pejabat negara. Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Namun, saat ditanya sikap Bawaslu terhadap salam dua jari yang diduga dilambaikan Iriana dari dalam mobil RI 1, Bagja menjawab dengan gamang.
"Pertanyaannya, kalau Bu Iriana bagaimana? Pejabat negara enggak Bu Iriana?" ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/1).
Kendati demikian, jika salam dua jari itu dilayangkan oleh Presiden Jokowi, Bagja dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut dilarang. Untuk mendalami hal tersebut, Bawaslu perlu mendalami siapa subjek yang melakukan salam dua jari dari dalam mobil RI 1.
Sebelumnya, dugaan pelambaian salam dua jari itu terjadi saat kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Salatiga, Jawa Tengah. (Z-3)
Ada peluang PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres seusai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Pekanbaru, Riau, pada Senin (28/7).
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
KETUA Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas menyatakan dukungan penuh pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Amran juga menyebut berdasarkan arahan Presiden Prabowo, proses penegakkan hukum harus berjalan
Target 20 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum 17 Agustus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diyakini dapat tercapai.
MENTERI Luar Negeri Sugiono mengungkapkan sejumlah pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia.
Presiden Prabowo akan menghadiri beberapa agenda kenegaraan di Istana Jakarta. Salah satunya pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, sore nanti.
Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.
Zulhas mengatakan inisiatif ini selaras dengan program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved