Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
MAJELIS Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat Pusat Muhammadiyah menyambangi kantor Media Indonesia di Kedoya, Jakarta Barat, Rabu (24/1/2024).
Ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang membidangi Hukum HAM dan Hikmah Busyro Muqoddas membeberkan hasil dari keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 dengan tiga tema besar, yakni keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.
“Karena ada problem serius di tiga sektor tadi. Nah lalu, peran Muhammadiyah itu justru memberikan stressing pelaksanaan program-programnya terutama di tiga sektor tadi. Bukan untuk kepentingan Muhammadiyah tetapi untuk kepentingan seluruh elemen bangsa, rakyat, bahkan birokrasi negara,” tegas Busyro kepada Media Indonesia, Rabu (24/1/).
Baca juga : Mimpi Muhammadiyah Majukan Demokrasi Sulit Terealisasi
Menurut Busyro, birokrasi negara menjadi sumber dari segala sumber masalah. Kemudian lanjut Busyro, partai politik mengalami disfungsionalitas yang parah. Sehingga parpol saat ini tidak bisa menjalankan fungsi demokrasi secara baik.
Busyro pun menekankan agar pemerintah segera merevisi serta melengkapi Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Baca juga : Muhammadiyah: Cawe-Cawe Presiden Refleksi dari Krisis Berkepanjangan
Banyak aspek yang harus dimasukkan pada UU revisi, seperti pembatasan periode kepemimpinan, pengaturan keuangan partai, pola rekruitmen anggota, dan lain sebagainya.
“Publik dan masyarakat ilmiah dituntut untuk mendesak partai politik agar segera melakukan revisi UU tersebut. Pada kenyataannya, partai terkesan enggan untuk melakukannya karena bisa saja revisi tersebut justru merugikan bahkan bisa mengancam posisi status quo mereka,” tuturnya.
Maka dari itu, Busyro menyatakan Muhammadiyah akan mengisi peran parpol yang kosong untuk mengisi kekosongan di dalam tiga aspek, yakni keagamaan, kebangsaan dan kemanusiaan.
Sehingga kedatangan Tim Adhoc Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah PP MUhammadiyah sebagai gara terdepan yang langsung memberikan advokasi dan edukasi kepada masyarakat terkait ketiga sektor tersebut.
Adapun dalam kunjungannya, Busyro didampingi oleh Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi,
Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, David Efendi, Ketua MHH PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo Anggota, Sekretaris MHH PP Muhammadiyah, M. Alfian Djafar dan Ketua LBHP PP Muhammadiyah, Taufiq Nugroho. (Z-5)
MEMPERINGATI Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, kegiatan donor darah bertajuk Merdeka digelar di Function Room, Lantai 7, Residence 8, Jakarta Selatan, pada Kamis (14/8).
Menag Nasaruddin Umar menegaskan upaya mencegah intoleransi memerlukan sesuatu yang lebih kuat daripada peraturan pemerintah atau undang-undang. Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia
Komisi I DPR RI menyambut baik hasil Konferensi Tingkat Tinggi Internasional di Markas Besar PBB yang menghasilkan dokumen kerangka kerja solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel
Program HOME hadir di 13 titik yang tersebar dari Aceh hingga Maluku, termasuk Aceh, Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Maluku.
Alasan Gi-hun mengalah pada anak Jun-hee di Squid Game Season 3 menyentuh hati. Ending penuh makna yang menggambarkan harapan dan kemanusiaan
Perayaan Idul Adha 1446 Hijriah menjadi ajang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan
Sikap antikorupsi harus ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari, terlebih di tengah kondisi rakyat yang sulit mencari pekerjaan.
AGENDA transformasi pendidikan nasional kembali digaungkan sebagai langkah strategis untuk membenahi mutu pendidikan dasar dan menengah di Tanah Air.
Muhammadiyah menilai hal tersebut sebagai komitmen yang besar dari pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
MENYONGSONG satu abad kemerdekaan Indonesia, kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas yang wajib dimenangkan.
CPA Australia telah hadir di ASEAN selama 70 tahun. Indonesia menjadi pasar strategis sejak lembaga ini membuka kantor perwakilan di Jakarta pada 2011.
PEMERINTAH telah menetapkan Koding dan kecerdasan artifisial (KA) sebagai 'mata pelajaran pilihan' di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved