Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
MAJELIS Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat Pusat Muhammadiyah menyambangi kantor Media Indonesia di Kedoya, Jakarta Barat, Rabu (24/1/2024).
Ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang membidangi Hukum HAM dan Hikmah Busyro Muqoddas membeberkan hasil dari keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 dengan tiga tema besar, yakni keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.
“Karena ada problem serius di tiga sektor tadi. Nah lalu, peran Muhammadiyah itu justru memberikan stressing pelaksanaan program-programnya terutama di tiga sektor tadi. Bukan untuk kepentingan Muhammadiyah tetapi untuk kepentingan seluruh elemen bangsa, rakyat, bahkan birokrasi negara,” tegas Busyro kepada Media Indonesia, Rabu (24/1/).
Baca juga : Mimpi Muhammadiyah Majukan Demokrasi Sulit Terealisasi
Menurut Busyro, birokrasi negara menjadi sumber dari segala sumber masalah. Kemudian lanjut Busyro, partai politik mengalami disfungsionalitas yang parah. Sehingga parpol saat ini tidak bisa menjalankan fungsi demokrasi secara baik.
Busyro pun menekankan agar pemerintah segera merevisi serta melengkapi Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Baca juga : Muhammadiyah: Cawe-Cawe Presiden Refleksi dari Krisis Berkepanjangan
Banyak aspek yang harus dimasukkan pada UU revisi, seperti pembatasan periode kepemimpinan, pengaturan keuangan partai, pola rekruitmen anggota, dan lain sebagainya.
“Publik dan masyarakat ilmiah dituntut untuk mendesak partai politik agar segera melakukan revisi UU tersebut. Pada kenyataannya, partai terkesan enggan untuk melakukannya karena bisa saja revisi tersebut justru merugikan bahkan bisa mengancam posisi status quo mereka,” tuturnya.
Maka dari itu, Busyro menyatakan Muhammadiyah akan mengisi peran parpol yang kosong untuk mengisi kekosongan di dalam tiga aspek, yakni keagamaan, kebangsaan dan kemanusiaan.
Sehingga kedatangan Tim Adhoc Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah PP MUhammadiyah sebagai gara terdepan yang langsung memberikan advokasi dan edukasi kepada masyarakat terkait ketiga sektor tersebut.
Adapun dalam kunjungannya, Busyro didampingi oleh Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi,
Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, David Efendi, Ketua MHH PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo Anggota, Sekretaris MHH PP Muhammadiyah, M. Alfian Djafar dan Ketua LBHP PP Muhammadiyah, Taufiq Nugroho. (Z-5)
Program HOME hadir di 13 titik yang tersebar dari Aceh hingga Maluku, termasuk Aceh, Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Maluku.
Alasan Gi-hun mengalah pada anak Jun-hee di Squid Game Season 3 menyentuh hati. Ending penuh makna yang menggambarkan harapan dan kemanusiaan
Perayaan Idul Adha 1446 Hijriah menjadi ajang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan
Mendukung Palestina bukanlah pilihan ideologis sempit, tetapi ekspresi dan pengejawantahan dari amanat konstitusi.
Ia mengatakan akar masalah konflik di Papua sangat kompleks sehingga harus diurai satu per satu mulai dari aspek kemanusiaan.
PENDIRI Universitas Malahayati dan Ketua Pembina YATBL Rusli Bintang angkat bicara di tengah kisruh internal yang terus bergulir di kampus yang didirikan lebih dari tiga dekade lalu.
BAZNAS RI terus memperkuat sinergi dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan
PERJALANAN Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional memasuki usianya yang ke-23, tepatnya jatuh pada 4 Juli 2025.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut perbankan syariah perlu melakukan penguatan sistem dan ekosistem bank syariah di masa depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan di balik belum diberikannya konsesi lahan tambang kepada Muhammadiyah.
Salah satu tokoh yang menekankan pentingnya sikap keterbukaan umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari Barat ialah Buya Hamka.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar abbas menanggapi terkait dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang mengharamkan sound horeg.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved