Pemerhati Politik: Keberpihakan Presiden Berpotensi Gerus Suara Paslon 02

PEMERHATI politik dan keamanan publik Rommy Edward Pryambada mengatakan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait kepala negara boleh berkampanye ataupun memihak, berpeluang menimbulkan polemik.

"Statement Pak Jokowi yang menegaskan bahwa presiden boleh kampanye dan memihak berpeluang menimbulkan polemik dan persoalan etika politik," ujar Rommy dalam keterangan tertulisnya, hari ini.

Baca juga: Keberpihakan Presiden Jokowi di Pilpres 2024 Runtuhkan Etika Berpolitik

Rommy melanjutkan dapat dimaklumi jika statement tersebut berangkat dari hak personal presiden. Namun demikian, statement tersebut sebaiknya tidak menjadi konsumsi masyarakat luas atau publik karena terkait status Jokowi sebagai kepala negara.

Sebagai kepala negara, ujar Rommy, seharusnya bersikap netral. Sangat disayangkan jika keberpihakan Presiden Jokowi dipertontonkan secara terbuka dan terang-terangan.

"Hal ini menurut saya justru berpotensi mendegradasi jumlah perolehan suara paslon 02 (Prabowo-Gibran) akibat sentimen negatif dari masyarakat," pungkas Rommy.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Anies: Negara Tidak Diatur Pakai Selera

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan kepala negara boleh berkampanye ataupun memihak. Pernyataan itu menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres meski tidak ada hubungan politik.

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho itu kampanye, presiden itu boleh lho memihak, boleh," kata Jokowi usai acara serah terima sejumlah alutsista didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1). (RO/S-2)