Kepercayaan Publik Turun, Ketua KPK : Masih Banyak Insan KPK Berintegritas

KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango percaya masih ada insan KPK yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. 

Meskipun kepercayaan publik menurun, Nawawi mengatakan lembaga antirasuah itu tetap meminta dukungan dari masyarakat sebagai kunci keberhasilan pemberantasan korupsi.

"Saya lebih sering menyebut sekarang ini (KPK) dalam suasana tidak baik-baik saja. Dalam suasana mendung. Tapi, saya berkeyakinan, bahwa masih ada insan-insan KPK yang berintegritas. Penyangga kekuatan lembaga ini adalah kepercayaan publik," kata Nawawi saat ditemui Media Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/1).

Baca juga : Pungli di Rutan KPK Terjadi sejak 2016

Dalam rilis jajak pendapat survei Indikator Politik Indonesia, masyarakat menilai kondisi pemberantasan korupsi saat ini buruk. Sebanyak 35% responden menilai negatif soal pemberantasan korupsi dalam survei yang dilakukan pada 30 Desember 2023 sampai dengan 6 Januari 2024. Total sampel sebanyak 4.560 responden.

Setelah kasus dugaan suap Firli Bahuri, KPK kembali mendapat sorotan setelah 93 pegawai KPK disidang etik atas dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Baca juga : Profil Estiono, Hakim Tunggal yang Adili Status Tersangka Firli Bahuri

"Tanpa maksud membela 93 pegawai itu, saya berkeyakinan masih banyak insan di KPK yang masih bangga atas tanggung jawabnya dan memiliki integritas yang tinggi," jelasnya.

Nawawi mengakui sampai saat ini kerja-kerja KPK belum maksimal dalam pencegahan korupsi. Hal itu yang menyebabkan banyak pejabat korup yang telah ditindak tetapi korupsi masih saja marak.

"Karena memang metode pencegahan belum terlalu (maksimal) dilakukan," kata Nawawi.

Dia menyampaikan keluhan maraknya kasus korupsi itu juga disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Desember 2023 lalu.

"Saat Hakordia, Pak Presiden Jokowi menyampaikan ini negara yang paling banyak menangkap pejabatnya, tapi kok masih begini-begini terus. Pernah di suatu kabupaten, kok bisa bupatinya dua sampai tiga kali ditempatkan. Ya itu karena pencegahannya gagal kita lakukan," pungkasnya. (Z-5)