Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menilai pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan sudah tepat dan benar. Menurut Semar, pernyataan Kapolri mengenai berkelanjutan kepemimpinan nasional memiliki konteks berkelanjutan membangun bangsa dari seluruh pemimpin Indonesia sejak presiden Soekarno hingga saat ini dan bukan saja dalam konteks pemilu saat ini.
"Jika kita pahami secara benar dan objektif yang dimaksud dengan keberlanjutan itu apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin bangsa dari Presiden pertama Ir. Soekarno sampai presiden ketujuh Joko Widodo untuk dapat saling mengisi dan melanjutkan jika memang itu dipandang baik bagi bangsa dan negara, khususnya rakyat Indonesia," terang Semar dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/1).
Semar meminta pihak yang mempermasalahkan pernyataan Kapolri untuk melihat konteksnya secara utuh sehingga tidak memiliki framing seolah Kapolri tidak netral.
Baca juga: Ungkapan Kapolri Terkait Estafet Kepemimpinan Tuai Polemik
"Ketika ada yang menilai bahwa statement Kapolri ini merupakan bentuk ketidaknetralan saya rasa salah kaprah ya, mungkin karena sekarang sudah masuk pada masa kontestasi pilpres sehingga semua yang disampaikan oleh institusi negara dianggap bentuk dukungan terhadap paslon tertentu sehingga pandangannya sangat subjektif," tambah pria yang juga aktivis 98 tersebut.
Lebih lanjut, ia mendorong untuk elite politik dan masyarakat lebih bijak dan tidak berprasangka buruk terkait dengan pernyataan Kapolri tersebut demi menjaga kondusivitas menjelang pemilu. "Kapolri sudah sampaikan komitmennya secara tegas dan terbuka bahkan sudah mengeluarkan juga edaran kebijakan Kapolri kepada seluruh anggota Polri dan keluarganya untuk bertindak netral dalam pemilu 2024 jadi sudah tidak perlu diragukan lagi," pungkas Semar. (Z-2)
Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/2/KEP/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved