Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menilai pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan sudah tepat dan benar. Menurut Semar, pernyataan Kapolri mengenai berkelanjutan kepemimpinan nasional memiliki konteks berkelanjutan membangun bangsa dari seluruh pemimpin Indonesia sejak presiden Soekarno hingga saat ini dan bukan saja dalam konteks pemilu saat ini.
"Jika kita pahami secara benar dan objektif yang dimaksud dengan keberlanjutan itu apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin bangsa dari Presiden pertama Ir. Soekarno sampai presiden ketujuh Joko Widodo untuk dapat saling mengisi dan melanjutkan jika memang itu dipandang baik bagi bangsa dan negara, khususnya rakyat Indonesia," terang Semar dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/1).
Semar meminta pihak yang mempermasalahkan pernyataan Kapolri untuk melihat konteksnya secara utuh sehingga tidak memiliki framing seolah Kapolri tidak netral.
Baca juga: Ungkapan Kapolri Terkait Estafet Kepemimpinan Tuai Polemik
"Ketika ada yang menilai bahwa statement Kapolri ini merupakan bentuk ketidaknetralan saya rasa salah kaprah ya, mungkin karena sekarang sudah masuk pada masa kontestasi pilpres sehingga semua yang disampaikan oleh institusi negara dianggap bentuk dukungan terhadap paslon tertentu sehingga pandangannya sangat subjektif," tambah pria yang juga aktivis 98 tersebut.
Lebih lanjut, ia mendorong untuk elite politik dan masyarakat lebih bijak dan tidak berprasangka buruk terkait dengan pernyataan Kapolri tersebut demi menjaga kondusivitas menjelang pemilu. "Kapolri sudah sampaikan komitmennya secara tegas dan terbuka bahkan sudah mengeluarkan juga edaran kebijakan Kapolri kepada seluruh anggota Polri dan keluarganya untuk bertindak netral dalam pemilu 2024 jadi sudah tidak perlu diragukan lagi," pungkas Semar. (Z-2)
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggota Polri tidak baper dan merespons cepat aduan masyarakat agar stigma no viral no justice tidak berulang.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena kinerja Polri dinilai masih jauh dari kesempurnaan dalam Rilis Akhir Tahun 2025.
Menurutnya, pengabdian Banser tidak hanya berhenti pada aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan, solidaritas sosial, dan pelayanan publik.
Listyo menilai perpol itu sejakan dengan putusan MK. Eksekutif terkesan mengabaikan Polri duduki jabatan sipil. Polisi yang menduduki jabatan sipil harus pensiun dini.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna menyelesaikan polemik Perpol Nomor 10 Tahun 2025.
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved