Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menilai pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan sudah tepat dan benar. Menurut Semar, pernyataan Kapolri mengenai berkelanjutan kepemimpinan nasional memiliki konteks berkelanjutan membangun bangsa dari seluruh pemimpin Indonesia sejak presiden Soekarno hingga saat ini dan bukan saja dalam konteks pemilu saat ini.
"Jika kita pahami secara benar dan objektif yang dimaksud dengan keberlanjutan itu apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin bangsa dari Presiden pertama Ir. Soekarno sampai presiden ketujuh Joko Widodo untuk dapat saling mengisi dan melanjutkan jika memang itu dipandang baik bagi bangsa dan negara, khususnya rakyat Indonesia," terang Semar dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/1).
Semar meminta pihak yang mempermasalahkan pernyataan Kapolri untuk melihat konteksnya secara utuh sehingga tidak memiliki framing seolah Kapolri tidak netral.
Baca juga: Ungkapan Kapolri Terkait Estafet Kepemimpinan Tuai Polemik
"Ketika ada yang menilai bahwa statement Kapolri ini merupakan bentuk ketidaknetralan saya rasa salah kaprah ya, mungkin karena sekarang sudah masuk pada masa kontestasi pilpres sehingga semua yang disampaikan oleh institusi negara dianggap bentuk dukungan terhadap paslon tertentu sehingga pandangannya sangat subjektif," tambah pria yang juga aktivis 98 tersebut.
Lebih lanjut, ia mendorong untuk elite politik dan masyarakat lebih bijak dan tidak berprasangka buruk terkait dengan pernyataan Kapolri tersebut demi menjaga kondusivitas menjelang pemilu. "Kapolri sudah sampaikan komitmennya secara tegas dan terbuka bahkan sudah mengeluarkan juga edaran kebijakan Kapolri kepada seluruh anggota Polri dan keluarganya untuk bertindak netral dalam pemilu 2024 jadi sudah tidak perlu diragukan lagi," pungkas Semar. (Z-2)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved