Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) se Jawa Barat (Jabar) dan forum Smart Community of Women (SCOW) Tasikmalaya menolak bentuk intervensi presiden pada pesta demokrasi 14 Februari mendatang. Penolakan tersebut dilakukan melalui kegiatan Seminar Mimbar Sejajar yang mengangkat tema ancaman supremasi hukum di tengah darurat demokrasi berjudul ‘Demokrasi dibungkam, Politik Dinasti Dibebaskan’.
Seminar Mimbar Sejajar berlangsung pada Jumat (12/1) berlokasi di Langgam Coffee and Book, Tasikmalaya diikuti ratusan peserta.Seminar ini diadakan dengan maksud dan tujuan agar mahasiswa sebagai penggerak sosial mampu menjadi promotor, aktor, atau pun pelopor dari segala perubahan sosial salah satunya keadaan demokrasi di Indonesia saat ini.
Dalam seminar tersebut, Forum SCOW Tasikmalaya mengundang Koordinator Wilayah BEM PTNU Khuzaeni, Fitri Nazayati sebagai aktivis perempuan, dan Budayawan Bode Riswandi sebagai pemateri dan Agus Salim Maulana sebagai moderator acara.
Baca juga : Tiba di Brunei, Presiden Jokowi akan Hadiri Undangan Pernikahan Pangeran Abdul Mateen
Dalam kesempatan tersebut, bertindak sebagai salah satu pengisi materi Fitri Nazayati menjelaskan bahwa supremasi hukum di suatu negara perlu menjadi landasan hukum tertinggi untuk menciptakan keadilan masyarakat. Apabila supremasi hukum itu tidak berlandaskan keadilan, maka kemakmuran suatu negara mustahil terwujud.
Baca juga : Pemakzulan Jokowi, Istana: Hanya Kepentingan Politik Jelang Pemilu 2024
“Karena ada sikap kesewenangan atau seenaknya tanpa berlandaskan pada keadilan masyarakat, tetapi berlandaskan terhadap oligarki dan atau kepentingan pribadi, golongan, bahkan dinasti,” ujar Fitri.
Supremasi hukum di negara saat ini mengalami kedaruratan karena pemimpin atau penguasa di negara kita kini sudah mewabah oportunis. Maka bisa disimpulkan bahwasanya supremasi hukum harus ditegakkan untuk mencapai negara yang lebih makmur.
“Dengan adanya seminar ini kami berharap Pemilu 2024 harus diikuti dan dikontrol oleh seluruh Masyarakat Indonesia, karena sejatinya dalam sistem demokrasi seharusnya masyarakatlah yang menentukan,” ujarnya.
Mahasiswa dan seluruh elemen harus mampu menjadi bridging the gap dan menyuarakan suara masyarakat yang belum bisa disuarakan. Selain itu forum SCOW mendesak Presiden dan Polri untuk tidak mengintervensi pelaksanaan Pemilu 2024 yang bisa mencederai jalannya demokrasi.
“Kami, Smart Community of Woman Tasikmalaya dan BEM PTNU Se Nusantara mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari buruh, petani, nelayan, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menggelorakan dan mengawal pemilu tahun 2024 yang penuh kejujuran, keadilan, dan demokratis, tanpa intervensi penguasa, Presiden dan Polri,” ungkapnya. (Z-8)
Program ini merupakan bentuk nyata negara dalam mencetak talenta unggul yang mampu bersaing di kancah global, sekaligus berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional.
Prodi S2 dan S3 FEB UNJ tidak hanya menawarkan pendidikan berkualitas, tetapi juga pengalaman akademik yang membangun jejaring profesional.
Program beasiswa ini merupakan wujud nyata komitmen UP dalam mendukung talenta muda yang memiliki prestasi luar biasa di luar bidang akademik.
Sahabat-AI juga menjadi wadah pembelajaran bagi talenta muda Indonesia.
STARTUP Indonesia Nosuta membuka jalan bagi mahasiswa kehutanan untuk berkarier di Jepang. Lima belas mahasiswa Program Studi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
Di titik pemberangkatan, peserta melakukan penanaman pohon sebagai simbol komitmen terhadap kelestarian lingkungan.
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
kader PSI Dedy Nur Palakka menyebut Jokowi telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.
PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara terkait nama dua kapalnya, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang viral di media sosial.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Bahlil merespons beredarnya foto kapal pengangkut nikel dari Pulau Gag yang menggunakan nama mirip Jokowi dan istrinya, Iriana, yaitu JKW Mahakam dan Dewi Iriana,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved