Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) se Jawa Barat (Jabar) dan forum Smart Community of Women (SCOW) Tasikmalaya menolak bentuk intervensi presiden pada pesta demokrasi 14 Februari mendatang. Penolakan tersebut dilakukan melalui kegiatan Seminar Mimbar Sejajar yang mengangkat tema ancaman supremasi hukum di tengah darurat demokrasi berjudul ‘Demokrasi dibungkam, Politik Dinasti Dibebaskan’.
Seminar Mimbar Sejajar berlangsung pada Jumat (12/1) berlokasi di Langgam Coffee and Book, Tasikmalaya diikuti ratusan peserta.Seminar ini diadakan dengan maksud dan tujuan agar mahasiswa sebagai penggerak sosial mampu menjadi promotor, aktor, atau pun pelopor dari segala perubahan sosial salah satunya keadaan demokrasi di Indonesia saat ini.
Dalam seminar tersebut, Forum SCOW Tasikmalaya mengundang Koordinator Wilayah BEM PTNU Khuzaeni, Fitri Nazayati sebagai aktivis perempuan, dan Budayawan Bode Riswandi sebagai pemateri dan Agus Salim Maulana sebagai moderator acara.
Baca juga : Tiba di Brunei, Presiden Jokowi akan Hadiri Undangan Pernikahan Pangeran Abdul Mateen
Dalam kesempatan tersebut, bertindak sebagai salah satu pengisi materi Fitri Nazayati menjelaskan bahwa supremasi hukum di suatu negara perlu menjadi landasan hukum tertinggi untuk menciptakan keadilan masyarakat. Apabila supremasi hukum itu tidak berlandaskan keadilan, maka kemakmuran suatu negara mustahil terwujud.
Baca juga : Pemakzulan Jokowi, Istana: Hanya Kepentingan Politik Jelang Pemilu 2024
“Karena ada sikap kesewenangan atau seenaknya tanpa berlandaskan pada keadilan masyarakat, tetapi berlandaskan terhadap oligarki dan atau kepentingan pribadi, golongan, bahkan dinasti,” ujar Fitri.
Supremasi hukum di negara saat ini mengalami kedaruratan karena pemimpin atau penguasa di negara kita kini sudah mewabah oportunis. Maka bisa disimpulkan bahwasanya supremasi hukum harus ditegakkan untuk mencapai negara yang lebih makmur.
“Dengan adanya seminar ini kami berharap Pemilu 2024 harus diikuti dan dikontrol oleh seluruh Masyarakat Indonesia, karena sejatinya dalam sistem demokrasi seharusnya masyarakatlah yang menentukan,” ujarnya.
Mahasiswa dan seluruh elemen harus mampu menjadi bridging the gap dan menyuarakan suara masyarakat yang belum bisa disuarakan. Selain itu forum SCOW mendesak Presiden dan Polri untuk tidak mengintervensi pelaksanaan Pemilu 2024 yang bisa mencederai jalannya demokrasi.
“Kami, Smart Community of Woman Tasikmalaya dan BEM PTNU Se Nusantara mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari buruh, petani, nelayan, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menggelorakan dan mengawal pemilu tahun 2024 yang penuh kejujuran, keadilan, dan demokratis, tanpa intervensi penguasa, Presiden dan Polri,” ungkapnya. (Z-8)
Antusias membaktikan diri terjun ke desa, mahasiswa berbagai perguruan tinggi patahkan citra negatif Gen Z. Seperti apa cerita kiprah mereka?
Itu merupakan wujud nyata kolaborasi atau kerjasama perguruan tinggi dan masyarakat untuk mengangkat potensi lokal.
Mahasiswa diajak untuk memahami konsep dasar pengelolaan keuangan pribadi, pentingnya perencanaan keuangan sejak dini, serta mengenali risiko dan peluang dalam dunia keuangan digital.
Harimurti menambahkan ketidakpastian hukum ini dapat dilihat dari data empiris yang menunjukkan adanya variasi putusan pengadilan dalam memaknai Pasal 31 UU No 24 Tahun 2009.
Pameran ini merefleksikan bagaimana gagasan mahasiswa mulai bergema di luar ruang kuliah dan memasuki industri, komunitas, dan budaya yang lebih luas.
Ide penelitian itu akan ditampung dan dikurasi. Sehingga ketika dana dikucurkan, mahasiswa dapat menyalurkan ide riset, peneltian mereka.
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved