Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) se Jawa Barat (Jabar) dan forum Smart Community of Women (SCOW) Tasikmalaya menolak bentuk intervensi presiden pada pesta demokrasi 14 Februari mendatang. Penolakan tersebut dilakukan melalui kegiatan Seminar Mimbar Sejajar yang mengangkat tema ancaman supremasi hukum di tengah darurat demokrasi berjudul ‘Demokrasi dibungkam, Politik Dinasti Dibebaskan’.
Seminar Mimbar Sejajar berlangsung pada Jumat (12/1) berlokasi di Langgam Coffee and Book, Tasikmalaya diikuti ratusan peserta.Seminar ini diadakan dengan maksud dan tujuan agar mahasiswa sebagai penggerak sosial mampu menjadi promotor, aktor, atau pun pelopor dari segala perubahan sosial salah satunya keadaan demokrasi di Indonesia saat ini.
Dalam seminar tersebut, Forum SCOW Tasikmalaya mengundang Koordinator Wilayah BEM PTNU Khuzaeni, Fitri Nazayati sebagai aktivis perempuan, dan Budayawan Bode Riswandi sebagai pemateri dan Agus Salim Maulana sebagai moderator acara.
Baca juga : Tiba di Brunei, Presiden Jokowi akan Hadiri Undangan Pernikahan Pangeran Abdul Mateen
Dalam kesempatan tersebut, bertindak sebagai salah satu pengisi materi Fitri Nazayati menjelaskan bahwa supremasi hukum di suatu negara perlu menjadi landasan hukum tertinggi untuk menciptakan keadilan masyarakat. Apabila supremasi hukum itu tidak berlandaskan keadilan, maka kemakmuran suatu negara mustahil terwujud.
Baca juga : Pemakzulan Jokowi, Istana: Hanya Kepentingan Politik Jelang Pemilu 2024
“Karena ada sikap kesewenangan atau seenaknya tanpa berlandaskan pada keadilan masyarakat, tetapi berlandaskan terhadap oligarki dan atau kepentingan pribadi, golongan, bahkan dinasti,” ujar Fitri.
Supremasi hukum di negara saat ini mengalami kedaruratan karena pemimpin atau penguasa di negara kita kini sudah mewabah oportunis. Maka bisa disimpulkan bahwasanya supremasi hukum harus ditegakkan untuk mencapai negara yang lebih makmur.
“Dengan adanya seminar ini kami berharap Pemilu 2024 harus diikuti dan dikontrol oleh seluruh Masyarakat Indonesia, karena sejatinya dalam sistem demokrasi seharusnya masyarakatlah yang menentukan,” ujarnya.
Mahasiswa dan seluruh elemen harus mampu menjadi bridging the gap dan menyuarakan suara masyarakat yang belum bisa disuarakan. Selain itu forum SCOW mendesak Presiden dan Polri untuk tidak mengintervensi pelaksanaan Pemilu 2024 yang bisa mencederai jalannya demokrasi.
“Kami, Smart Community of Woman Tasikmalaya dan BEM PTNU Se Nusantara mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari buruh, petani, nelayan, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menggelorakan dan mengawal pemilu tahun 2024 yang penuh kejujuran, keadilan, dan demokratis, tanpa intervensi penguasa, Presiden dan Polri,” ungkapnya. (Z-8)
Rektor UNJ, Prof. Komarudin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemkab Mappi kepada UNJ dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah Papua Selatan.
Mahasiswa tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi meski dengan anggaran terbatas.
SEORANG mahasiswa berinisial A (19) ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya yang berlokasi di Jalan Padat Karya I, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Jumat (16/1/2026).
KKN tematik ini tidak hanya menjadi sarana pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga wadah pembelajaran bagi mahasiswa agar lebih peka terhadap isu-isu sosial.
Ketidakjelasan ini disebut menyebabkan warga negara tidak dapat memprediksi secara rasional apakah kritik atau pendapatnya dapat dipidana.
Posisi Turki sangat strategis sebagai lokasi belajar bagi pemuda dunia. Menurutnya, negara tersebut merupakan laboratorium hidup di mana peradaban bertemu dan berkolaborasi secara nyata.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved