Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) se Jawa Barat (Jabar) dan forum Smart Community of Women (SCOW) Tasikmalaya menolak bentuk intervensi presiden pada pesta demokrasi 14 Februari mendatang. Penolakan tersebut dilakukan melalui kegiatan Seminar Mimbar Sejajar yang mengangkat tema ancaman supremasi hukum di tengah darurat demokrasi berjudul ‘Demokrasi dibungkam, Politik Dinasti Dibebaskan’.
Seminar Mimbar Sejajar berlangsung pada Jumat (12/1) berlokasi di Langgam Coffee and Book, Tasikmalaya diikuti ratusan peserta.Seminar ini diadakan dengan maksud dan tujuan agar mahasiswa sebagai penggerak sosial mampu menjadi promotor, aktor, atau pun pelopor dari segala perubahan sosial salah satunya keadaan demokrasi di Indonesia saat ini.
Dalam seminar tersebut, Forum SCOW Tasikmalaya mengundang Koordinator Wilayah BEM PTNU Khuzaeni, Fitri Nazayati sebagai aktivis perempuan, dan Budayawan Bode Riswandi sebagai pemateri dan Agus Salim Maulana sebagai moderator acara.
Baca juga : Tiba di Brunei, Presiden Jokowi akan Hadiri Undangan Pernikahan Pangeran Abdul Mateen
Dalam kesempatan tersebut, bertindak sebagai salah satu pengisi materi Fitri Nazayati menjelaskan bahwa supremasi hukum di suatu negara perlu menjadi landasan hukum tertinggi untuk menciptakan keadilan masyarakat. Apabila supremasi hukum itu tidak berlandaskan keadilan, maka kemakmuran suatu negara mustahil terwujud.
Baca juga : Pemakzulan Jokowi, Istana: Hanya Kepentingan Politik Jelang Pemilu 2024
“Karena ada sikap kesewenangan atau seenaknya tanpa berlandaskan pada keadilan masyarakat, tetapi berlandaskan terhadap oligarki dan atau kepentingan pribadi, golongan, bahkan dinasti,” ujar Fitri.
Supremasi hukum di negara saat ini mengalami kedaruratan karena pemimpin atau penguasa di negara kita kini sudah mewabah oportunis. Maka bisa disimpulkan bahwasanya supremasi hukum harus ditegakkan untuk mencapai negara yang lebih makmur.
“Dengan adanya seminar ini kami berharap Pemilu 2024 harus diikuti dan dikontrol oleh seluruh Masyarakat Indonesia, karena sejatinya dalam sistem demokrasi seharusnya masyarakatlah yang menentukan,” ujarnya.
Mahasiswa dan seluruh elemen harus mampu menjadi bridging the gap dan menyuarakan suara masyarakat yang belum bisa disuarakan. Selain itu forum SCOW mendesak Presiden dan Polri untuk tidak mengintervensi pelaksanaan Pemilu 2024 yang bisa mencederai jalannya demokrasi.
“Kami, Smart Community of Woman Tasikmalaya dan BEM PTNU Se Nusantara mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari buruh, petani, nelayan, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menggelorakan dan mengawal pemilu tahun 2024 yang penuh kejujuran, keadilan, dan demokratis, tanpa intervensi penguasa, Presiden dan Polri,” ungkapnya. (Z-8)
Bantuan beasiswa dari ICMI ini ditujukan bagi mahasiswa UICI yang memiliki potensi akademik tinggi namun menghadapi keterbatasan ekonomi.
Ada 10 tenant ZCorner di Universitas Wahid Hasyim Semarang yang siap melayani dan memanjakan lidah para mahasiswa.
Untar berharap seluruh proses yang dijalani dapat memberikan solusi yang paling tepat, berimbang, dan bertanggung jawab bagi semua pihak terkait.
Para mahasiswa ini akan melaksanakan berbagai program mulai 2-22 Februari 2026. Adapun pemberangkatan dilakukan dalam dua gelombang, pada 2 dan 11 Februari 2026.
Selain perpustakaan, UBM menghadirkan The UBM Immersive Design Lab sebagai ruang eksplorasi berbasis teknologi bagi mahasiswa Program Studi Desain Interaktif.
Pengalaman ini memberikan perspektif baru bagi mahasiswa mengenai budaya kerja profesional dan pentingnya integrasi tim legal dalam kesuksesan berbagai sektor bisnis.
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved