Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan resmi bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
"Sesuai janji saya setelah umroh saya siap bergabung dengan TKN. Saya siap menjadi jurkamnas," kata Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Rabu (10/1).
Khofifah sudah menghubungi Sekretaris TKN Nusron Wahid untuk dimasukkan dalam struktur TKN, Apakah sebagai dewan Pengarah, Dewan Penasehat atau Dewan Pembina Nasional.
Baca juga : Timnas AMIN Jatim Desak Khofifah Minta Maaf. Soal Apa?
Khofifah sudah menyatakan kesanggupan dan hari ini akan melakukan revisi susunan TKN untuk disampaikan ke KPU Pusat.
"Saya mengenal lama Nusron, tadi dia akan melakukan revisi untuk dilaporkan ke KPU RI," katanya.
Khofifah berjanji, akan mematuhi prosedur dan aturan yang ada. Termasuk aturan harus cuti saat akan melakukan kampanye.
Baca juga : Airlangga Sebut Khofifah jadi Ujung Tombak Pemenangan Prabowo-Gibran di Jatim
"Seperti Mas Emil (Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak), saat kampanye mengajukan cuti. Saya juga akan melakukan hal serupa. Jadi, aturannya sudah jelas," ujarnya.
Bergabungnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke pasangan Prabowo-Gibran, dinilai Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar berpengaruh. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) optimis menang di jatim pada Pilpres nanti.
"Meski tidak didukung Khofifah tidak masalah, Nggak pengaruh. Optimis PKB tetap unggul suaranya di Jawa Timur," kata Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan wartawan di Surabaya.
Baca juga : Poltracking: Pasangan Anies-Muhaimin Berpotensi Rebound
Muhaimin tetap optimistis perolehan suara AMIN maupun PKB tetap akan tinggi di Jatim. Pihaknya, menghormati langkah politik Khofifah. Dukung mendukung bahkan menjadi tim kampanye adalah hak demokrasi masing-masing. "Itu hak demokrasinya masing-masing, ujarnya.
Muhaimin Iskandar tidak heran karena telah mengetahui rencana itu sejak lama. Menurut Gus Imin PKB dengan Khofifah memang sudah tidak sejalan. Dia mengungkit Pemilu 2019, PKB dengan Khofifah tidak pernah saling mendukung.
"Pemilu 2019 di Jawa Timur kan beda Khofifah sama PKB, jadi bukan hal baru. PKB dukung yang lain dalam hal Pilgub, tapi Khofifah juga tidak mendukung PKB di 2019," katanya. (Z-4)
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved