KPK Vonis Rafael Alun harus Jadi Pelajaran bagi Para Penyelenggara Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh pejabat menjadikan vonis 14 tahun penjara untuk mantan ASN Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai pelajaran bagi seluruh penyelenggara negara. Pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) harus dilakukan dengan jujur.

“Pada momentum pelaporan LHKPN ini, KPK mengimbau pada seluruh penyelenggara negara dan wajib lapor untuk melaporkan LHKPN periodik secara jujur dan tepat waktu,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (9/1).

Ali menjelaskan kasus Rafael bermula dari kejanggalan pengisian LHKPN. KPK menemukan adanya aliran dana janggal karena pengisiannya tidak jujur.

“Ini menjadi terobosan KPK dalam strategi penanganan perkara korupsi,” ujar Ali.

Seluruh pejabat diharap tidak lagi menyepelekan pengisian LHKPN. Masyarakat juga diharap terus memantau laporan harta para ASN.

“Peran masyarakat menjadi penting dalam pengawasan LHKPN sebagai instrumen awal transparansi kepemilikan harta seorang penyelenggara negara, untuk mencegah terjadinya potensi tindak pidana korupsi,” ucap Ali.

Dalam kasusnya, Rafael dinyatakan bersalah telah menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang dan divonis penjara 14 tahun. Dia juga diberikan hukuman denda Rp500 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap atau diganti dengan pemenjaraan selama tiga bulan.

Rafael juga diberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519. Uang itu juga wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap, atau harta bendanya bakal dirampas jaksa.

Jika harta bendanya tidak cukup hukuman penjara Rafael akan ditambah selama tiga tahun. Jaksa eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang nantinya akan mengurus perampasan aset tersebut. (Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika