Jokowi Rutin Lakukan Peresmian Seremonial Proyek di Tahun Politik

Banyaknya seremonial yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada peresmian proyek pembangunan akhir-akhir ini menyiratkan banyak hal di tahun politik. Salah satunya bisa dinilai sebagai isyarat untuk memilih salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Richo Andi Wibowo menilai bahwa di tahun politik memang amat terbuka peluang masyarakat untuk memaknai kegiatan peresmian-peresmian yang dilakukan presiden.

Misalnya untuk menjaga eksistensi dan popularitas hingga akhir jabatan di mata masyarakat sebagai bapak pembangunan.

Baca juga : Jokowi Resmikan Tol Pamulang, Cinere, Raya Bogor, Masyarakat Kini Punya Alternatif Baru

"Ada potensi pula pak Jokowi akan menyisipkan pentingnya melanjutkan pembangunan infrastruktur. Sesuatu yang dapat dimaknai pendengar sebagai saran untuk memilih pasangan calon Prabowo Gibran yang janjinya untuk melanjutkan program-program Jokowi," kata Richo saat dihubungi, Senin (8/1).

Baca juga : Jokowi Sahkan Aturan Kenaikan Gaji TNI/Polri

Padahal menurutnya kegiatan seremonial tersebut masih bisa diwakilkan oleh menteri atau pejabat pembantu presiden lainnya. Karena level presiden harus konsentrasi di level strategis.

"Hal-hal yang strategis seperti menjadi panglima di pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, meningkatkan kualitas SDM yang unggul, merespon konkrit kekhawatiran ekonom bahwa Indonesia mengalami de-industrialisasi dan lain sebagainya," ujar dia.

"Bukan level presiden untuk sibuk di kegiatan seremonial teknis seperti peresmian-peresmian seperti itu," ucapnya.

Namun, hal itu juga tidak bisa secara langsung dikatakan sebagai cawe-cawe presiden. Karena tidak ada pernyataan yang eksplisit untuk mendukung salah satu capres dan cawapres.

"Agak sulit untuk langsung dikatakan cawe-cawe. Kecuali jika presiden melakukan blunder dengan menyatakan eksplisit di pidato peresmian untuk memilih atau mendukung pasangan calon tertentu atau mendiskreditkan paslon lain," pungkanya. (Z-8)