Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak peserta Pemilu 2024, baik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden bersikap ksatria untuk mewujudkan kontestasi yang bermartabat.
Haedar Nashir di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu, mengatakan pada Pemilu 2024 , baik pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), dirinya mengajak untuk berpemilu dan berkontestasi dengan langsung umum bebas rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), serta bermartabat dan beretika luhur agar tidak menabrak dasar negara, konstitusi dan nilai-nilai dasar negara.
"Berkontestasilah dengan ksatria sebagai negarawan, baik untuk pileg dan pilpres. Jangan menang untuk menang, apalagi menang dengan menghalalkan segala cara," kata Haedar Nashir.
Baca juga : Muhammadiyah Ingin Lebih Banyak Nama Capres-Cawapres Pemilu 2024 Dimunculkan
Ia mengatakan Indonesia telah melaksanakan pemilu ke enam ini di Era Reformasi, belum dihitung pada Era Orde Lama dan Orde Baru.
"Untuk itu, jadilah kontestan-kontestan yang betul-betul menjadi teladan bagi bangsa ini, menjadi negarawan. Maka jaga pemilu ini," katanya.
Haedar berharap kepada penyelenggara Pemilu 2024, KPU dan Bawaslu benar mengawal pemilu ini supaya berjalan dengan baik, makin jujur dan adil, dan jauh dari penyimpangan dan kecurangan.
Baca juga : KPU Bengkulu Ultimatum Parpol yang Tidak Segera Laporkan Dana Kampanye Pemilu
"Jadi kalau kita berpemilu tidak sejalan dengan aturan lagi, maka betapa menurunnya kualitas pemilu," katanya.
Namun demikian, lanjut Haedar, kualitas pemilu semua tergantung pada jiwa warga negara dan bangsa.
"Menang tapi menggunakan segala cara," katanya.
Baca juga : Muhammadiyah: Pemilu Tidak Boleh Halalkan Segala Cara untuk Raih Kekuasaan
Sikap Muhammadiyah pada Pileg dan Pilpres 2024, kata Haedar, Muhammadiyah tetap sebagai organisasi yang non-partisan dan itu dipahami oleh seluruh warga, bahkan oleh rakyat Indonesia, dan berbagai pihak bahwa Muhammadiyah tetap menjaga kepriadiannya, yakni tidak dukung mendukung, apalagi partisipan.
Selanjutnya, Muhammadiyah tetap menjaga nilai-nilai berbangsa dan bernegara, termasuk pemilu.
"Maka kami harapkan bahwa selain Muhammadiyah, institusi negara juga harus non-partisan agar negara ini terawat menjadi milik semua," katanya.
Baca juga : Muhammadiyah Minta Seruan Civitas Academica Direspons Positif
Haedar berpesan siapa pun presiden terpilih dan kalah pada Pemilu 2024 dengan ksatria menerimanya. Yang menang dengan cara demokratis dan elegan tanpa kecurangan akan menjadi dukungan politik yang berharga, tapi kalau menang dengan cara-cara tidak baik, tidak benar, maka akan menjadi beban politik.
Begitu juga yang kalah, dengan pemilu yang jujur, maka akan legowo. Kalau tidak akan menimbulkan masalah baru.
"Kuncinya, pertanggungjawaban moral kebangsaan dan konstitusional dari seluruh elit dan penyelenggara negara," katanya. (Ant/Z-4)
BAZNAS RI terus memperkuat sinergi dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan
PERJALANAN Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional memasuki usianya yang ke-23, tepatnya jatuh pada 4 Juli 2025.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut perbankan syariah perlu melakukan penguatan sistem dan ekosistem bank syariah di masa depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan di balik belum diberikannya konsesi lahan tambang kepada Muhammadiyah.
Salah satu tokoh yang menekankan pentingnya sikap keterbukaan umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari Barat ialah Buya Hamka.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar abbas menanggapi terkait dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang mengharamkan sound horeg.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved