Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak peserta Pemilu 2024, baik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden bersikap ksatria untuk mewujudkan kontestasi yang bermartabat.
Haedar Nashir di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu, mengatakan pada Pemilu 2024 , baik pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), dirinya mengajak untuk berpemilu dan berkontestasi dengan langsung umum bebas rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), serta bermartabat dan beretika luhur agar tidak menabrak dasar negara, konstitusi dan nilai-nilai dasar negara.
"Berkontestasilah dengan ksatria sebagai negarawan, baik untuk pileg dan pilpres. Jangan menang untuk menang, apalagi menang dengan menghalalkan segala cara," kata Haedar Nashir.
Baca juga : Muhammadiyah Ingin Lebih Banyak Nama Capres-Cawapres Pemilu 2024 Dimunculkan
Ia mengatakan Indonesia telah melaksanakan pemilu ke enam ini di Era Reformasi, belum dihitung pada Era Orde Lama dan Orde Baru.
"Untuk itu, jadilah kontestan-kontestan yang betul-betul menjadi teladan bagi bangsa ini, menjadi negarawan. Maka jaga pemilu ini," katanya.
Haedar berharap kepada penyelenggara Pemilu 2024, KPU dan Bawaslu benar mengawal pemilu ini supaya berjalan dengan baik, makin jujur dan adil, dan jauh dari penyimpangan dan kecurangan.
Baca juga : KPU Bengkulu Ultimatum Parpol yang Tidak Segera Laporkan Dana Kampanye Pemilu
"Jadi kalau kita berpemilu tidak sejalan dengan aturan lagi, maka betapa menurunnya kualitas pemilu," katanya.
Namun demikian, lanjut Haedar, kualitas pemilu semua tergantung pada jiwa warga negara dan bangsa.
"Menang tapi menggunakan segala cara," katanya.
Baca juga : Muhammadiyah: Pemilu Tidak Boleh Halalkan Segala Cara untuk Raih Kekuasaan
Sikap Muhammadiyah pada Pileg dan Pilpres 2024, kata Haedar, Muhammadiyah tetap sebagai organisasi yang non-partisan dan itu dipahami oleh seluruh warga, bahkan oleh rakyat Indonesia, dan berbagai pihak bahwa Muhammadiyah tetap menjaga kepriadiannya, yakni tidak dukung mendukung, apalagi partisipan.
Selanjutnya, Muhammadiyah tetap menjaga nilai-nilai berbangsa dan bernegara, termasuk pemilu.
"Maka kami harapkan bahwa selain Muhammadiyah, institusi negara juga harus non-partisan agar negara ini terawat menjadi milik semua," katanya.
Baca juga : Muhammadiyah Minta Seruan Civitas Academica Direspons Positif
Haedar berpesan siapa pun presiden terpilih dan kalah pada Pemilu 2024 dengan ksatria menerimanya. Yang menang dengan cara demokratis dan elegan tanpa kecurangan akan menjadi dukungan politik yang berharga, tapi kalau menang dengan cara-cara tidak baik, tidak benar, maka akan menjadi beban politik.
Begitu juga yang kalah, dengan pemilu yang jujur, maka akan legowo. Kalau tidak akan menimbulkan masalah baru.
"Kuncinya, pertanggungjawaban moral kebangsaan dan konstitusional dari seluruh elit dan penyelenggara negara," katanya. (Ant/Z-4)
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan puluhan pimpinan organisasi Islam dan tokoh pondok pesantren dari berbagai daerah pada hari ini.
Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan sejumlah organisasi masyarakat Islam, termasuk PBNU, Muhammadiyah, dan MUI, ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta.
BANK Syariah Indonesia mempermudah layanan pembayaran iuran 16 juta anggota Muhammadiyah yang saat ini bisa diakses melalui superapps BYOND by BSI.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved