Muhammadiyah Ingin Lebih Banyak Nama Capres-Cawapres Pemilu 2024 Dimunculkan

KETUA Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir meminta para elite politik memasukkan sejumlah tokoh potensial capres-cawapres Pemilu 2024 untuk dilakukan fit and propert test oleh publik. Hal tersebut diungkapkannya saat menanggapi masuknya nama Muhadjir Effendy dalam bursa cawapres.

"Kita tidak boleh terjebak pada satu atau dua calon agar pilihannya (calon yang muncul) banyak," kata dia di SM Tower, Sabtu (24/6).

Menurutnya dengan banyak pilihan, ruang politik akan lebih terbuka dan cair. Ruang demokrasi di era reformasi yang sudah berlangsung lebih 20 tahun harus terbuka bagi tokoh-tokoh yang ada untuk dinilai kelayakannya sebagai Capres dan Cawapres.

Baca juga : Koalisi Perubahan Sebut Sudah Sepakat Soal Cawapres, Diumumkan Usai Anies Naik Haji

Dengan demikian, imbuhnya, pasangan calon Capres-Cawapres akan lebih banyak. Bahkan, menurut dia, ambang batas 20% untuk mengajukan capres-cawapres bisa diturunkan lagi agar Paslon Capres-Cawapres bisa lebih banyak.

"Memang kalau terlalu banyak repot juga, tetapi jangan terlalu terbatas juga," kata dia. Dengan demikian, ia berharap, dalam pemilu yang akan datang, Paslon yang maju tidak hanya tiga paslon, tetapi bisa enam paslon atau tujuh paslon.

Baca juga : Pemilu 2024, Jokowi: Pesan Ibu Mega Sudah Jelas

Menurut dia, dalam demokrasi, kemenangannya jangan terlalu besar, mutlak. Dalam demokrasi yang cair dan terbuka, banyak Paslon akan membuat check and balances semakin terbuka dan aspirasi publik dapat semakin tersalurkan, dan agar tidak terjadi apatisme politik.

Ia juga berharap, ke depan masyarakat dapat semakin dewasa dalam berpolitik. Dari mana calon tersebut, calon tersebut harus ditempatkan sebagai anak bangsa.

"Dia harus ditempatkan sebagai milik bangsa. Ketika jadi (sebagai Presiden dan Wakil Presiden), siapapun, dia harus menjadi milik bangsa, milik Indonesia. Jangan lagi menjadi milik satu partai, satu golongan, satu koalisi," kata dia.

Haedar menegaskan, Indonesia terlalu dipertaruhkan apabila hanya menjadi milik satu partai politik, satu golongan, atau satu koalisi. (Z-4)