Pemilu 2024 Dinilai Tidak Adil dan Jujur Usai Gibran Maju

CALON presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dinilai maju karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mempertaruhkan jabatannya. Kepala Negara masih ingin menjabat, tapi, aturan yang berlaku tidak mengizinkan karena sudah dua periode.

“Yang sebenarnya mempertaruhkan jabatan petahana tapi secara terselubung. Karena tentu saja petahananya secara konstitusional tidak bisa maju lagi, maka anaknya yang maju,” kata Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Januari 2024.

Bivitri meyakini Gibran merupakan representasi Jokowi yang tidak bisa maju saat ini. Menurutnya, kecurangan dan ketidakadilan dalam pemilihan umum (pemilu) sangat masuk akal terjadi.

Baca juga; Fokus Prabowo-Gibran Berkolaborasi dengan Rakyat, bukan Berkompetisi dengan Paslon Lain

Spekulasi itu didasari karena petahana biasanya berpihak saat mencoba mempertahankan jabatannya. Sebab, kata Bivitri, Kepala Negara memiliki pengaruh besar untuk mengatur bawahannya.

“Secara teoritis, secara praktis, secara pengalaman kita sudah belajar, kalau petahana berkompetisi, selalu akan ada kecenderungan pemihakan, karena kita bicara soal struktur pemerintahan yang memang hirarki sekali,” ucap Bivitri.

Bivitri mengamini Jokowi tidak ikut campur secara langsung dalam pencalonan Gibran dalam Pemilu 2024. Tapi, dia meyakini ada keterlibatan terselubung Kepala Negara yang memberikan karpet merah untuk Gibran.

Baca juga: Timnas Anies-Muhaimin Dorong Penjatuhan Konsekuensi terhadap Gibran

Buktinya, kata Bivitri, ada beberapa kejadian yang diyakini merupakan pelanggaran pemilu, tapi, penanganannya lembek. Contohnya yakni dukungan Satpol PP kepada Prabowo Gibran, dan beda pandangan soal pembagian susu di car free day.

“Jadi ini sudah dimulai, ketidakjurdilan ini sudah dimulai,” terang Bivitri.

Kelembekan tindak lanjut dalam pelanggaran itu diyakini karena sosok Presiden yang ada di balik Gibran. Apalagi, kata Bivitri, Jokowi memiliki kekuatan yang besar karena sudah menjabat selama sepuluh tahun.

“Tapi, yang sekarang ini kan kita semua tahu kekuasaannya sudah secara ekspansif dilakukan selama 10 tahun ini,” tutur Bivitri.

(Z-9)