Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PEMERINTAH melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) menunda rencana pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar. Penundaan tersebut lantaran adanya keterbatasan fiskal.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai penundaan tersebut merupakan salah satu strategi kubu Prabowo Subianto untuk menghadapi debat capres ketiga pada Minggu (7/1). Pasalnya debat kali ini mengangkat tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik yang berkaitan langsung dengan kebijakan Kemhan.
"Langkah ini adalah strategi penyelamatan 02 jelang debat besok. Karena kubu kosong 03 dan 01 bisa menggunakan kebijakan ini sebagai amunisi yang efektif untuk menembus jantung kredibilitas kebijakan pertahanan nasional, di mana Kemhan saat ini dipimpin oleh kubu 02," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (4/1).
Baca juga : Mahfud: Data Alutsista Bukan Rahasia Negara
Rencana pembelian jet tempur tersebut memang mengundang pro dan kontra. Pasalnya dalam keterbatasan fiskal, pemerintah ingin mengadakan alutsista dari utang. Tentu saja, hal itu akan menjadi sasaran empuk kubu 01 dan 03 dalam menyerang kubu 03.
Pengamat politik lainnya, Hendri Satrio justru mempertanyakan ide awal pengadaan alutsista tersebut. Meskipun pemerintah telah memutuskan menunda, wacana pembelian jet tempur Mirage patut dipertanyakan dalam debat nanti.
"Justru pertanyaan besarnya adalah kenapa kemudian ada usulan untuk membeli jet Mirage itu. Itu dari Kemhan kan kalo gak salah. Itu pertanyaan besarnya bagaimana ide awalnya," ucapnya.
Hendri menilai bahwa pembatalan pengadaan jet tempur lantaran adanya ketakutan dari pihak 02 menghadapi debat sangatlah mungkin. Masyarakat bisa menilainya, dan kubu 02 dalam hal ini Menhan Prabowo perlu menjelaskan keputusan itu.
"Mungkin seharusnya ini dibuka aja seluas-luasnya kenapa? Terutama dari alasannya kenapa sampai ada ide membeli jet tempur Mirage itu," kata dia. (Van/Z-7)
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Jose juga menyoroti pentingnya peran UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Ia menilai bahwa dalam setiap krisis, UMKM selalu menjadi penyelamat ekonomi.
(APBN) hanya mampu memenuhi sekitar 12,3% dari total kebutuhan pendanaan aksi iklim yang diperkirakan mencapai Rp4.000 triliun hingga 2030.
PEMERINTAH dipandang perlu untuk segera memperbaiki kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang dinilai mengkhawatirkan oleh pelaku pasar dan investor.
MANAJER Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai ada anomali dalam pengelolaan fiskal Indonesia.
Pengamat perbankan Arianto Muditomo memperkirakan utang luar negeri (ULN) pada pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan terus melonjak.
SELAIN Hasto Kristiyanto, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan amnesti pada dua orang warga binaan pemasyarakatan ( WBP) Lapas Kelas II B Wonogiri yang merupakan napi narkoba
ABOLISI yang diberikan kepada Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dianggap merupakan pengakuan pemerintah atas proses hukum yang terbilang cacat.
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved