Pemberdayaan Perempuan Harus Jadi Perhatian di Pilpres 2024

AKTIVIS Perempuan yang juga Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, persoalan perempuan nyaris ditinggalkan dalam kontestasi pemilu baik itu pilpres maupun pileg.

“Padahal itu persoalan perempuan masih menjadi agenda besar, PR kita ke depan, baik dari segi aspek satu representasi perempuan, kedua kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak dasar perempuan,” kata Anis pada Rabu (27/12). 

Dua seri debat yang sudah berlangsung, isu HAM dan Ekonomi, yang notabene dekat dengan perempuan, tidak menjadi fokus pada capres dan cawapres. 

Baca juga: Gibran Lakukan Provokasi Berulang Saat Debat, KPU Bakal Bahas di Rapat Pleno

“Dari dua debat yang berlangsung, isu perempuan sangat sedikit sekali diangkat, padahal di isu HAM tentu itu sangat dekat dengan isu perempuan yang kedua dalam debat terkait ekonomi, sangat dekat dengan perempuan, tetapi semua kandidat tidak mengangkat isu perempuan sebagai isu substansial yang itu merupakan salah satu persoalan penting bangsa ini,” jelas Anis. 

Misalnya saja isu stunting, ketimbang berkutat dengan program makan siang gratis, harusnya para paslon memperhatikan kesejahteraan perempuan. 

Baca juga: Anggota DPR Dilarang Cuti Selama Masa Kampanye Pemilu 2024

“Ketika bicara stunting di dua debat itu sesungguhnya tidak membicarakan perempuan, hanya bicara teknis makan siang. Padahal secara substantif persoalan stunting, HAM, persoalan perempuan, itu berasal dari kesehatan ibu yang hamil dimana gizinya tidak terpenuhi sehingga menyebabkan stunting,” ungkap Anis, yang juga pendiri Migran Care ini. 

Belum lagi masih maraknya kasus-kasus yang dialami perempuan, misalnya kasus tindak pidana kekerasan seksual dimana perempuan masih menjadi potret korban, kasus tindak pidana perdagangan orang,  kemudian sunat perempuan, dan kasus Angka Kematian Ibu dan Anak (AKI).

Sebelumnya, di tengah kritik minimnya representasi perempuan dan diabaikannya persoalan-persoalan perempuan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen menghadirkan tujuh program sebagai bentuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Salah satunya untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, Gama berupaya mewujudkan legislasi dan anggaran yang memadai untuk pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Satgas itu akan masuk ke setiap satuan lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta.

Belum ideal

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menilai kondisi afirmasi perempuan dalam bidang politik saat ini masih jauh dari ideal. "Kalau dari kondisi hari ini tentu cita-cita afirmasi belum tercapai," terangnya.

Hal itu bisa dilihat jumlah perempuan di kursi legislatif belum mencapai angka yang diharapkan. "Karena jumlah perempuan yang ada di parlemen belum mencapai angka yang ditargetkan yaitu 30%," sambungnya.

Kondisi bisa lebih buruk dengan adanya upaya pengubahan kebijakan afirmasi. Hal itu dikhawatirkan akan lebih menurunkan afirmasi perempuan. "Belum lagi ada upaya untuk mengubah kebijakan afirmasi yang ada sehingga ada potensi angkanya lebih turun lagi," tegasnya.

"Masih perlu upaya baik itu penguatan kerangka hukum ataupun mendorong komitmen parpol dan pemerintah untuk mengupayakan penguatan afirmasi," ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Puskapol UI, Hurriyah menilai para kandidat capres-cawapres Pilpres 2024 masih belum mendetail dalam visi-misinya untuk afirmasi perempuan. Menurutnya, para kandidat patut lebih merinci apa yang akan dilakukan untuk memperkuat afirmasi perempuan. Misalnya dengan mempertegas kuota 30% perempuan di kursi legislatif, revisi UU Pemilu, atau revisi UU Partai Politik. (RO/Z-7)