Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan menangkap 1.361 tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang 2023 pada rilis akhir tahun (RAT) Polri.
"Peningkatan penyelesaian perkara ini juga dibarengi dengan peningkatan jumlah tersangka, dimana tahun 2023 terdapat 1.361 tersangka atau meningkat 691% dibandingkan 2022," kata Listyo dalam paparan RAT di Rupatama, Mabes, Jakarta Selatan, Rabu (27/12).
Jumlah peningkatan tersangka itu sebanyak 1.189 orang. Pasalnya, pada 2022 hanya menangkap 172 tersangka.
Baca juga: Modus Kuli Bangunan bukan Baru pada Kasus TPPO
Listyo mengatakan Satuan Tugas (Satgas) TPPO Polri berhasil meningkatkan kinerja penegakan hukum atas kejahatan yang menjadi atensi publik ini. Sepanjang 2023, kata Kapolri, pihaknya berhasil menyelesaikan 290 perkara atau naik 339 persen dibandingkan tahun 2022.
Mantan Kabareskrim Polri ini menambahkan ada sejumlah perkara menonjol yang diungkap Satgas TPPO Polri. Yakni TPPO dengan modus operandi memberangkatkan korban ke Arab Saudi untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga (ART) secara non prosedural. "Jumlah tersangka 15 orang, jumlah korban 35 orang," ucap Listyo.
Baca juga: Polri Bongkar TPPO Modus Jadi Kuli Bangunan di Malaysia
TPPO jaringan Thailand dengan modus operandi memberangkatkan korban ke Thailand untuk bekerja sebagai karyawan. Namun, sampai di Thailand para korban diberangkatkan kembali ke Myanmar untuk bekerja di perusahaan scamming. "Jumlah tersangka dua orang dan jumlah korban 26 orang," beber mantan Kapolda Banten itu.
Listyo melanjutkan, ada TPPO jaringan Kamboja dengan modus operandi membawa warga negara Indonesia (WNI) ke Kamboja utnuk dijadikan ART secara non prosedural. Total tersangka ditangkap ada dua orang dan korban yang diselamatkan tiga orang.
Terakhir, TPPO modus operandi penjualan organ ginjal. Listyo menyebut modus operandi pelaku ialah menawarkan donor ginjal ke negara Kamboja melalui grup Facebook "Donor Ginjal Indonesia".
Dalam kasus TPPO penjualan ginjal ini, Polri disebut berhasil menggagalkan korban untuk berangkat ke Kamboja. Kemudian, menangkap 13 tersangka (8 orang di Bekasi, dan 5 orang di Ponorogo. "TPPO jaringan penjualan ginjal dengan 13 tersangka dan 10 korban," ucap Listyo.
Listyo menuturkan Polri mulai gencar mengungkap kasus TPPO ini bermula pada Mei 2023 ditemukan 1.213 korban TPPO yang berasal di 11 negara, termasuk Indonesia. Atas temuan tersebut Polri bekerja sama dengan KBRI Manila dan Philippine National Police (Pnp).
"Dan berhasil melakukan repatriasi terhadap 226 WNI yang menjadi korban," tutur Listyo.
Berdasarkan temuan kasus itu, kata Listyo, pemerintahan melakukan langkah cepat untuk memberantas TPPO. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Polri sebagai leading sector pengungkapan TPPO dalam rapat internal pimpinan Presiden RI tanggal 30 Mei 2023.
"Dimana Kapolri ditugaskan sebagai ketua harian gugus tugas dan kami kemudian membentuk Satgas TPPO Polri," kata Listyo. (Z-3)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Setelah kepulangan korban, Pemkab Tasikmalaya juga melakukan pendampingan hingga pemulihan korban.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
POLRI menyebutkan modus TPPO yang melibatkan korban WNI di Kamboja. Menurut Polri WNI korban TPPO itu dijadikan pekerjaan operator komputer.
Para korban sudah mulai kehabisan bekal untuk bertahan hidup. Mereka masih terus menunggu respon dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja.
Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi isu mendesak di tengah tingginya kerentanan terhadap eksploitasi HAM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved