Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
CALON wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membanggakan sekolah cyber security yang dibangun di Solo dalam debat cawapres pertama di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12) malam. Itu disampaikannya saat merespon jawaban cawapres nomor urut 2 Mahfud MD terkait dampak negatif penyalahgunaan data digital dalam proses digitalisasi membuka akses pasar.
Bagi Gibran, selain pinjaman online (pinjol) dan judi online, Indonesia juga harus berhati-hati terkait masalah pencurian data dalam proses digitalisasi akses pasar.
"Untuk itu, harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo, di Solo Techno Park ada sekolah cyber security," ujarnya.
Baca juga: Debat Tema Ekonomi, Mahfud Malah Bicara Korupsi
Untuk diketahui, putra sulung Presiden Joko Widodo itu saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Gibran juga mengatakan, regulasi di Indonesia perlu serasi dengan iklim e-dagang. Dengan demikian, shadowban, price dumping, dan barang crossborder yang membunuh pelaku UMKM.
"Kita harus melindungi UMKM. Dan kita ingin sekali lagi, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, manusia-manusia digitalnya," tandas Gibran.
Baca juga: Mahfud MD Kenakan Baju Khas Madura Jelang Debat Cawapres
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki dua undang-undang terakit digitalisasi, yakni UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski ekonomi digital tidak dapat dielakkan, Mahfud mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati dengan disrupsi yang luar biasa.
Gibran, Mahfud, dan Muhaimin Iskandar hari ini mengikuti debat cawapres dengan tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, tata kelola APBN/APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, serta perkotaan. (Z-6)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Polisi membantah kabar penangkapan terhadap tiga mahasiswa yang melakukan aksi dengan membawa poster bertuliskan 'Omon-omon' saat kunjungan Gibran di Kota Blitar pada Rabu (18/6).
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, dugaan penangkapan terhadap tiga orang aktivis mahasiswa yang membentangkan poster untuk Gibran.
SURAT Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan harus ditanggapi serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Meski meyakini memenuhi syarat pemakzulan Gibran dari segi hukum, yakni pelanggaran pidana, administrasi, dan tercela, Uceng,meragukan bahwa dimensi politiknya dapat tercapai.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka tak sederhana, perlu dukungan kuat legislatif dan adanya pelanggaran hukum yang memang terbukti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved