Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
CALON wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD banyak menitikberatkan pemberantasan korupsi dalam menyampaikan visi-misi pada debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12). Padahal, tema debat kali ini berkutat seputar ekonomi.
Mahfud memulai pemaparannya dengan mempertanyakan mungkin tidaknya Indonesia merasakan kembali pertumbuhan ekonomi sampai 7% seperti yang pernah terjadi pada akhir dekade 80an dan awal 90an. Berdasarkan jawaban dari para ahli, penyebab tidak dapat terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sampai 7% saat ini karena kebodohan bangsa kita sendiri.
Padahal, Indonesia disebutnya kaya akan sumber daya alam (SDA) dan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang hebat. "Masalahnya, banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, dan investasi," terangnya.
Baca juga: Mahfud MD Kenakan Baju Khas Madura Jelang Debat Cawapres
Bahkan, lanjut Mahfud, korupsi terjadi di tiga matra, yakni di darat, laut, dan udara. Di darat misalnya, korupsi merambah dunia pertabangan. Masalah kelauatan juga disebutnya tak luput dari korupsi. Sedangkan di udara, industri pesawat udara juga dikorupsi. Korupsi, sambungnya, menyebabkan rakyat jadi miskin.
Menurut Mahfud, pelaku usaha justru tidak takut jika dirnya menjadi wakil presiden. Sebab, ada anggapan bahwa jika ia menjadi wapres, orang-orang takut ditangkap. Ia mengklaim banyak yang berharap Mahfud menjadi wapres karena memiliki latar belakang penegak hukum.
Baca juga: KPU Ajak Masyarakat Simak Gagasan Visi-Misi Ketiga Cawapres
"Karena kami kalau mau investasi di Indonesia, diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, kami ketawan, kami dtiangkap, katanya akmi menyuap. Padahal kami diperas. Kita harus lawan korupsi," pungkasnya.
Debat kedua kali ini mengambil tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, tata kelola APBN/APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, serta perkotaan. (Z-6)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Ia yakin akan muncul generasi mendatang seperti Kwik Kian Gie
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved