Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD banyak menitikberatkan pemberantasan korupsi dalam menyampaikan visi-misi pada debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12). Padahal, tema debat kali ini berkutat seputar ekonomi.
Mahfud memulai pemaparannya dengan mempertanyakan mungkin tidaknya Indonesia merasakan kembali pertumbuhan ekonomi sampai 7% seperti yang pernah terjadi pada akhir dekade 80an dan awal 90an. Berdasarkan jawaban dari para ahli, penyebab tidak dapat terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sampai 7% saat ini karena kebodohan bangsa kita sendiri.
Padahal, Indonesia disebutnya kaya akan sumber daya alam (SDA) dan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang hebat. "Masalahnya, banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, dan investasi," terangnya.
Baca juga: Mahfud MD Kenakan Baju Khas Madura Jelang Debat Cawapres
Bahkan, lanjut Mahfud, korupsi terjadi di tiga matra, yakni di darat, laut, dan udara. Di darat misalnya, korupsi merambah dunia pertabangan. Masalah kelauatan juga disebutnya tak luput dari korupsi. Sedangkan di udara, industri pesawat udara juga dikorupsi. Korupsi, sambungnya, menyebabkan rakyat jadi miskin.
Menurut Mahfud, pelaku usaha justru tidak takut jika dirnya menjadi wakil presiden. Sebab, ada anggapan bahwa jika ia menjadi wapres, orang-orang takut ditangkap. Ia mengklaim banyak yang berharap Mahfud menjadi wapres karena memiliki latar belakang penegak hukum.
Baca juga: KPU Ajak Masyarakat Simak Gagasan Visi-Misi Ketiga Cawapres
"Karena kami kalau mau investasi di Indonesia, diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, kami ketawan, kami dtiangkap, katanya akmi menyuap. Padahal kami diperas. Kita harus lawan korupsi," pungkasnya.
Debat kedua kali ini mengambil tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, tata kelola APBN/APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, serta perkotaan. (Z-6)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved