Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
IM57+ Institute menyayangkan mangkirnya Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dari jadwal pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Polisi diminta tegas dengan segera melakukan penangkapan.
"Mangkirnya Firli yang sudah berkali-kali ini harus segera ditindaklanjuti dengan di keluarkannya surat penangkapan dari penyidik Polda Metro Jaya," kata Ketua IM57+ Insitute Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Kamis (21/12).
Penangkapan Firli dinilai penting untuk mempercepat penanganan kasus dugaan penerimaan suap, gratifikasi, dan pemerasan yang menjeratnya.
Baca juga: Firli Mangkir dari Sidang Etik dan Pemeriksaan Polda Metro
"Seluruh unsur subjektif penyidik sebagaimana di atur dalam KUHAP untuk menahan tersangka sudah terpenuhi. Apalagi, Firli Bahuri menyalahgunakan alat bukti perkara lain yang sedang ditangani KPK untuk kepentingan pribadinya pada proses praperadilan yang lalu. Segera tahan Firli Bahuri," tegas Praswad.
Firli mangkir dengan dalih ada agenda penting yang harus didatangi. Alasan itu dinilai mengada-ada karena ketua nonaktif KPK itu kini tidak lagi bekerja usai diberhentikan sementara.
Baca juga: Firli Mangkir Pemeriksaan dengan Alasan Ada Agenda Penting
"Alasan-alasan yang tidak masuk dalam logika akal sehat ini jika dibiarkan dan diberikan ruang toleransi, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum ke depan. Seluruh saksi dan tersangka di indonesia akan mencontoh tindakan yang tidak patuh hukum ini," ucap Praswad.
Firli, pada hari yang sama, juga tidak menghadiri sidang etik di Dewas KPK. (Z-11)
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved