Soal 59 Pj Kena Rapor Merah, Mendagri: Saya Belum Tahu

Penjabat Kepala Daerah Maju Pilkada, Perludem: Netralitas Harus Terjaga

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah

PJ Mencalonkan Diri dalam Pilkada, Potensi ASN tidak Netral

Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.

Perpanjang Masa Tugas 2 Pj Bupati, Pj Gubernur Jateng: Perhatikan Inflasi, Kemiskinan, dan Pilkada

Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati  pentingnya memperhatikan program-program prioritas.

Bawaslu Perlu Awasi Gerak-gerik Penjabat saat Pilkada Serentak

Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya

Waspada Penjabat Kepala Daerah Curang, Bawaslu: Bakal Kami Tindak Tegas

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.

Tiga Penjabat Kepala Daerah di Jawa Barat Dilantik

Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Pemerintah masih Dalami Usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian

Pemilu Lokal dan Nasional, Titi Usulkan Masa Jabatan DPRD dan Kepala Daerah Diperpanjang

Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional

Legislator PDIP Nilai Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD sebagai Kemunduran Demokrasi

Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.

Diduga Intimidasi Wartawan, Asisten Pribadi Gubernur Kaltim Disorot

ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)

PKB Usul Kepala Daerah Sekalian Dipilih DPRD

Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.

Mensos Ajak Seluruh Pihak Awasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.

Mengapa Indonesia Gagal di U-23?

Kemandirian Berpikir Kunci Kemajuan Bangsa

Dua Luka Gorontalo: Kemiskinan dan Kesenjangan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia