Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILU Serentak 2024 dikhawatirkan marak muncul potensi kecurangan. Hal tersebut ditunjukan oleh hasil survei dari beberapa lembaga survei yang melakukan survey kecurangan tingkat potensi kecurangan Pemilu 2024
Kapten Timnas AMIN, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus menilai bahwa potensi itu memang tetap ada. Dari pengalaman pihaknya yang sering mendapatkan tekanan, sehingga dia meminta semua masyarakat ikut mengawal pemilu agar berlangsung secara jujur dan adil.
"Agar pemilu jujur, adil, transparan, mari kita semua rakyat Indonesia mengawasi pemilu ini. Saya kira paslon lain juga demikian kita ikut mengawal," ujarnya dalam acara Cross Check di Metro TV, Minggu (17/12).
Baca juga : Kaesang Puji Anies Baswedan dalam Debat Pilpres 2024
Menurut Syaugi, prinsip yang dipegang pasangan AMIN adalah keadilan dan kemakmuran. Bila pemilu berlangsung secara jujur dan adil, maka hasilnya pun akan baik. Namun bila ada kecurangan di sana-sini, pesta demokrasi yang diharapkan bisa melahirkan pemimpin baru justru menimbulkan bahaya.
Baca juga : Dukungan Ponpes Lirboyo Tambah Optimisme Timnas Amin
"Setiap masyarakat tetap mengawasi karena prinsipnya kita menginginkan keadilan. Keadilan dan kemakmuran itu bukan hanya untuk sebagian orang tapi semua orang, semua masyarakat Indonesia," jelasnya.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani juga mengajak agar pemilu dilaksanakan riang riang gembira. Semua masyarakat harus terlibat aktif untuk mensukseskan pesta demokrasi.
"Harapannya, marilah kita bersama menggunakan hak kita berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi dan memberi pembinaan politik kepada anak-anak kita. Yang kita lakukan sekarang tidak hanya untuk kepentingan kita tapi juga anak dan cucu kita," ucapnya.
Sementara itu Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mendorong semua elemen untuk menciptakan suasana damai di pemilu 2024. Potensi kecurangan dalam pemilu tidak boleh terjadi, karena hal itu hanya mencederai demokrasi.
"Marilah ciptakan keadaan damai dengan cara mengingatkan semua jangan sampai terjadi kecurangan. Harus jujur dan adil ini fundamental untuk demokrasi Indonesia," tandasnya.(Z-8)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
TIM Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) berkumpul untuk menutup rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengajukan protes terhadap kehadiran beberapa ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Gibran dalam sidang PHPU.
MK bakal meminta keterangan empat menteri dalam sidang PHPU Pilpres 2024. Hal itu akan dilakukan pada Jumat (5/4).
Hamdan Zoelva, menilai pemanggilan empat menteri sebagai keseriusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani PHPU untuk Pilpres 2024.
ANGGOTA tim hukum timnas Amin, Anang Zubaidy, menyebut kehadiran empat menteri untuk dipanggil ke sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat diperlukan.
Tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) optimistis dengan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani sidang sengketa Pilpres 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved