Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Strategi Kebijakan Hukum dan HAM mendapat penghargaan sebagai Unit Kerja Pendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi Kementerian Hukum dan HAM atas keberhasilan BSK Hukum dan HAM dalam pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan dukungan kegiatan Reformasi Birokrasi selama 2023.
Penghargaan tersebut diberikan pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Kamis (14/12) oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
Dalam sambutannya, Yasonna mengapresiasi kinerja setiap unit kerja sepanjang 2023 ini.
Baca juga: Pemeirntah Diminta Segera Sahkan Aturan Pelaksana UU TPKS
“Refleksi akhir tahun ini adalah momen untuk kita bersyukur setiap pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh, belajar dari pengalaman yang kita hadapi, karena kegagalan menyimpan pelajaran berharga, dan setiap kesuksesan memerlukan dedikasi dan kerja keras,” ujar Yasonna.
Yasonna kemudian meminta seluruh jajarannya melakukan evaluasi diri dan bersiap memasuki periode baru dalam merencanakan langkah-langkah ke depan.
"Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang," sambungnya.
Baca juga: Bedas! Bupati Bandung Dadang Supriatna Raih Penghargaan dari Menkumham Yassona Laoly
Dalam menyusun target ke depan, Yasonna mengingatkan agar menetapkan target tinggi dan maksimal.
"Jangan malah membuat target medioker, sehingga ketika target sudah tercapai, kita merasa puas," tegasnya.
Yasonna menekankan hal terpenting adalah membuat target yang visioner, yang jauh kedepan, sehingga saat tercapai, akan terasa lebih puas.
“Set up target yang tinggi, target yang ambisius, bukan target yang business as usual. Maka untuk itu saya mengajak seluruh jajaran untuk memaksimalkan segala potensi dan kekuatan kita untuk mencapai target-target yang lebih baik lagi,” tutupnya. (RO/Z-1)
Menurut Dhani, komposer kerap tak mendapatkan haknya.
KPK masih membuka peluang memanggil lagi mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
KPK menegaskan status pencegahan ke luar negeri mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly didasari kajian hukum yang kuat.
PENCEKALAN Yasonna Laoly, disebut menjadi pukulan beruntun bagi PDIP. Pencekalan untuk Yasonna, dan ditambah penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
PENCEKALAN terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus kader PDI Perjuangan (PDIP), Yasonna Laoly, dinilai sebagai hal yang wajar, tetapi tidak biasa.
PENCEKALAN Yasonna Laoly dapat memperlancar proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Harun Masiku maupun Hasto Kristiyanto.
ICJR menilai dugaan aliran dana narkotika yang menyeret eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai bukti gagalnya kebijakan narkotika represif dan mendesak dekriminalisasi pengguna.
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
PERJUANGAN hukum yang dilakukan Budi ternyata belum berakhir.
Semangat KUHAP baru adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, hak korban, dan hak tersangka secara proporsional.
Sektor peradilan melalui litigasi elektronik dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara daring telah memiliki dasar hukum yang jelas.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved