Kecurangan Pemilu Sama dengan Korupsi

PEMILIHAN umum menjadi ujung tombak dari demokrasi sebagai tanda kedaulatan rakyat. Artinya, kecurangan pemilu sama saja dengan mengkhianati kedaulatan rakyat. Kecurangan di dalam berdemokrasi sama saja dengan korupsi dan layak dihukum mati.

Itu disampaikan Koordinator Aksi Aliansi Indonesia Bergerak Jimy CK saat mengadakan unjuk rasa untuk mengingat peristiwa Patung Kuda pada 21 Agustus 2014, Jumat (25/8), Jakarta. Saat itu, kepolisian membubarkan para pendemo secara paksa dengan perlakuan semena-mena. Massa ditembaki dengan peluru karet, gas air mata, dan terjadi tindak kekerasan lain yang dilakukan aparat kepolisian sehingga jatuh beberapa korban luka-luka.

Unjuk rasa terjadi ketika Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta kepada putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan Jokowi-JK. Para demonstran menganggap rasa keadilan mereka terusik karena meyakini pemilu berjalan dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat bangsa indonesia agar menjaga pemilu kita untuk masa depan negara kita. Kami mengingatkan kepada lembaga negara, terutama KPU dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) agar tidak mengkhianati rakyat. Pada 2017, kita dihadapkan dengan pemilihan umum kepada daerah secara serentak di beberapa wilayah. Mudah-mudahan peringatan peristiwa Patung Kuda bisa menjadikan semangat dan spirit untuk melakukan pemilu yang jujur dan adil," tandasnya.

Pemilu pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke proses rangkaian pemilu. (RO/OL-6)