Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengomentari pernyataan tiga calon presiden yang mengeklaim akan menguatkan Lembaga Antirasuah. Perkataan mereka dinilai tidak menyertakan cara menguatkan pemberantasan korupsi.
"Bahasanya ya hanya berantas korupsi gitu menguatkan KPK. Tapi seperti apa enggak ada juga," kata Nawawi dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Desember 2023.
Nawawi mengatakan dirinya diundang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyaksikan debat pertama para calon presiden. Tapi, dia merasa menyesal karena tidak tiga kubu dinilai hanya memberikan jawaban normatif soal penguatan KPK.
Baca juga : Abraham Samad Sayangkan Isu Korupsi Tak Prioritas di Debat Capres
"Capek-capek dari sini saya bela-belain ke saya saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi enggak yang bisa ditawarkan oleh beliau," ucap Nawawi.
Lebih lanjut, Nawawi meyakini KPK tidak menjadi sangat lemah seperti dituduhkan banyak pihak saat ini. Dia menilai masih banyak pegawai yang berintegritas tinggi.
"Kalau sisa optimisme yang tersisa yang saya katakan tadi integritas insan-insan KPK saya yakini itu masih ada," ujar Nawawi. (MGN/Z-4)
Informasi itu diketahui dari hasil rapat tim promosi dan mutasi hakim pada Jumat (20/12). Nawawi sebelumnya merupakan hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar.
Menurut Nawawi, supervisi tidak melulu mengambil perkara. Bisa juga melakukan pemantauan untuk memastikan kasusnya berjalan dengan semestinya.
KPK membuka penyelidikan perkara yang menyeret anggota DPR dan anggota BPK. Kasus itu terkait rasuah di BI berkaitan dengan dana CSR.
Nawawi meminta masyarakat bersabar. Informasi mengenai penggeledahan itu dipaparkan ke publik, sore ini.
Nawawi meyakini kasus dugaan korupsi di ASDP tidak terganggu meski pimpinan KPK berganti. Sebab, sebagian komisioner jilid VI merupakan orang lama di Lembaga Antirasuah.
Setyo pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Dia sempat menangani kasus Harun dari OTT digelar sampai pencarian buronan itu dilakukan.
Setelah status mereka ditetapkan tersangka oleh Kejari Kabupaten Bandung, keduanya diberhentikan sementara dari jabatannya
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Selama puluhan tahun menjadi pejabat negara, Pramono mengaku dirinya harus memiliki sistem pelindung antikorupsi.
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved