Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengomentari pernyataan tiga calon presiden yang mengeklaim akan menguatkan Lembaga Antirasuah. Perkataan mereka dinilai tidak menyertakan cara menguatkan pemberantasan korupsi.
"Bahasanya ya hanya berantas korupsi gitu menguatkan KPK. Tapi seperti apa enggak ada juga," kata Nawawi dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Desember 2023.
Nawawi mengatakan dirinya diundang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyaksikan debat pertama para calon presiden. Tapi, dia merasa menyesal karena tidak tiga kubu dinilai hanya memberikan jawaban normatif soal penguatan KPK.
Baca juga : Abraham Samad Sayangkan Isu Korupsi Tak Prioritas di Debat Capres
"Capek-capek dari sini saya bela-belain ke saya saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi enggak yang bisa ditawarkan oleh beliau," ucap Nawawi.
Lebih lanjut, Nawawi meyakini KPK tidak menjadi sangat lemah seperti dituduhkan banyak pihak saat ini. Dia menilai masih banyak pegawai yang berintegritas tinggi.
"Kalau sisa optimisme yang tersisa yang saya katakan tadi integritas insan-insan KPK saya yakini itu masih ada," ujar Nawawi. (MGN/Z-4)
Informasi itu diketahui dari hasil rapat tim promosi dan mutasi hakim pada Jumat (20/12). Nawawi sebelumnya merupakan hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar.
Menurut Nawawi, supervisi tidak melulu mengambil perkara. Bisa juga melakukan pemantauan untuk memastikan kasusnya berjalan dengan semestinya.
KPK membuka penyelidikan perkara yang menyeret anggota DPR dan anggota BPK. Kasus itu terkait rasuah di BI berkaitan dengan dana CSR.
Nawawi meminta masyarakat bersabar. Informasi mengenai penggeledahan itu dipaparkan ke publik, sore ini.
Nawawi meyakini kasus dugaan korupsi di ASDP tidak terganggu meski pimpinan KPK berganti. Sebab, sebagian komisioner jilid VI merupakan orang lama di Lembaga Antirasuah.
Setyo pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Dia sempat menangani kasus Harun dari OTT digelar sampai pencarian buronan itu dilakukan.
Eks ibu negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditangkap atas tuduhan manipulasi saham dan korupsi.
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
MANAJEMEN PT Hutama Karya (Persero) menegaskan mendukung aksi bersih-bersih BUMN yang dilakukan KPK setelah mantan dirut perusahaan itu terjerat kasus korupsi tol transsumatra
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved